Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mempercepat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Langkah ini dilakukan untuk memperluas akses air bersih sekaligus memastikan layanan yang adil dan terjangkau bagi seluruh warga.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi dengan prinsip keadilan, keterjangkauan, dan keberlanjutan. Hal tersebut disampaikannya dalam rapat paripurna di DPRD DKI Jakarta.
Menurut Pramono, Ranperda SPAM akan menjadi fondasi utama dalam menjamin hak masyarakat atas air minum yang layak. Regulasi ini juga mengatur standar pelayanan yang mencakup kualitas, kuantitas, kontinuitas, serta keterjangkauan tarif.
Selain itu, Pemprov DKI akan meningkatkan pengawasan kinerja melalui sistem informasi SPAM yang transparan. Evaluasi berkala akan disampaikan kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas layanan.
Dalam upaya meningkatkan efisiensi, pemerintah juga fokus menekan angka kehilangan air atau non-revenue water (NRW). Strategi yang disiapkan meliputi modernisasi jaringan distribusi, pembentukan district metered area, hingga penertiban penggunaan air ilegal.
Tak hanya itu, ketahanan air juga menjadi perhatian utama. Pemprov berencana melakukan diversifikasi sumber air baku, mulai dari pemanfaatan air permukaan, waduk, hingga teknologi desalinasi dan penggunaan kembali air olahan sesuai standar.
Kerja sama lintas wilayah juga akan diperkuat guna menjaga ketersediaan pasokan air, termasuk upaya konservasi di daerah hulu sebagai sumber utama air.
Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta akan mengurangi ketergantungan terhadap air tanah secara bertahap. Hal ini dilakukan dengan memperluas layanan air perpipaan dan mewajibkan penggunaannya di wilayah yang sudah terjangkau.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menekan eksploitasi air tanah yang dapat menyebabkan penurunan muka tanah serta kerusakan lingkungan.
Terkait tarif, pemerintah memastikan kebijakan yang diambil akan berpihak pada masyarakat. Penetapan harga air minum akan mempertimbangkan prinsip keadilan, kewajaran, serta perlindungan bagi kelompok berpenghasilan rendah melalui skema subsidi.
Secara keseluruhan, Ranperda SPAM diharapkan mampu memperkuat layanan dasar publik, meningkatkan cakupan distribusi air bersih, serta menciptakan sistem pengelolaan air yang berkelanjutan dan transparan di ibu kota. (Rhz2797)
