Ceramah mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, di lingkungan kampus Universitas Gadjah Mada menuai polemik dan berujung laporan ke pihak kepolisian. Laporan tersebut diajukan oleh Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) bersama sejumlah organisasi lainnya.
Peristiwa ini bermula dari ceramah JK dalam agenda “Ramadan Public Lecture” yang digelar di Masjid Kampus UGM pada 5 Maret 2026. Dalam forum tersebut, ia membawakan materi bertema strategi diplomasi Indonesia dalam menghadapi potensi konflik global.
Namun, sebagian isi ceramahnya memicu kontroversi, terutama saat JK menyinggung konflik bernuansa agama di Poso dan Ambon yang terjadi pada awal 2000-an. Pernyataan terkait istilah “syahid” dalam konteks konflik tersebut dinilai sejumlah pihak sebagai sensitif.
Ketua Umum DPP GAMKI, Sahat Sinurat, menyampaikan bahwa pihaknya merasa pernyataan JK telah menyinggung ajaran agama Kristen dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Ia menegaskan bahwa dalam ajaran Kristen tidak ada konsep membenarkan tindakan kekerasan terhadap pemeluk agama lain demi imbalan surga.
Dalam laporan tersebut, GAMKI turut didukung beberapa organisasi seperti Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI), Asosiasi Pendeta Indonesia (API), serta sejumlah kelompok masyarakat lainnya yang menyuarakan keberatan serupa.
Di sisi lain, jika ditelusuri secara utuh, ceramah JK sebenarnya menyoroti kompleksitas konflik sosial yang kerap dipicu ketidakadilan, lalu berkembang menjadi konflik agama. Ia menyebut bahwa persepsi keliru tentang konsep “syahid” sering dimanfaatkan untuk membenarkan tindakan kekerasan.
Dalam bagian lain ceramahnya, JK justru menegaskan bahwa tidak ada ajaran dalam Islam maupun Kristen yang membenarkan pembunuhan terhadap orang tak bersalah sebagai jalan menuju surga. Ia bahkan menceritakan pengalamannya saat terlibat langsung dalam upaya perdamaian konflik di Ambon dan Poso.
Menurut JK, pendekatan dialog dan keberanian menyampaikan kebenaran menjadi kunci dalam meredam konflik. Ia mengaku pernah secara tegas menyampaikan kepada pihak-pihak yang bertikai bahwa tindakan kekerasan justru bertentangan dengan nilai agama.
Pengalaman tersebut kemudian berujung pada proses perdamaian, termasuk melalui kesepakatan damai di Malino yang menjadi salah satu titik penting dalam meredakan konflik di Indonesia.
Meski demikian, potongan pernyataan dalam ceramah tersebut kini menjadi perdebatan publik. Kasus ini pun menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam menyampaikan isu sensitif, terutama yang berkaitan dengan agama, agar tidak menimbulkan salah tafsir di tengah masyarakat. (Rhz2797)
