Di tengah meningkatnya biaya hidup dan pendapatan keluarga yang terbatas, sejumlah ibu rumah tangga di Jakarta memilih mencari penghasilan tambahan dengan menjadi joki pengambilan bantuan sosial (bansos). Fenomena ini muncul di berbagai wilayah, termasuk Jakarta Selatan, seiring rumitnya proses penebusan bantuan pangan bersubsidi.
Salah satu yang menjalani profesi tersebut adalah Refa (35), bukan nama sebenarnya. Ibu dua anak itu mengaku telah beberapa tahun menjadi joki bansos setelah banyak tetangganya meminta bantuan untuk mengambil dana maupun paket sembako bersubsidi.
Jenis bantuan yang biasa diurus Refa cukup beragam, mulai dari Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Anak Jakarta (KAJ), hingga Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ). Menurutnya, sebagian besar warga menggunakan jasanya karena kesulitan mendapatkan barcode online untuk menebus pangan bersubsidi.
“Banyak yang pakai jasa saya karena tidak dapat barcode untuk tebus sembako bersubsidi,” ujar Refa saat ditemui di Jakarta Selatan.
Setiap hari, Refa bisa membantu sedikitnya lima orang penerima bansos. Namun pekerjaan itu jauh dari kata mudah. Ia harus mendaftar antrean secara online sejak pagi melalui sistem yang tersedia, memilih gerai yang memperbolehkan pengambilan diwakilkan, lalu mendatangi lokasi distribusi untuk mengantre selama berjam-jam.
Meski sudah memiliki barcode, antrean panjang tetap menjadi tantangan utama. Refa mengaku kerap harus menghabiskan waktu dari pagi hingga siang hanya untuk mengambil satu paket bantuan.
“Kadang antre dari jam 9 pagi, baru selesai jam 1 siang. Kalau hujan kehujanan, panas kepanasan,” katanya.
Selain antrean panjang, masalah stok barang yang kerap habis juga menjadi hambatan lain. Menurut Refa, tidak jarang ia sudah menunggu lama, tetapi barang yang dibutuhkan justru kosong ketika giliran tiba. Kondisi ini memaksanya mencari stok ke gerai lain agar pesanan pelanggan tetap terpenuhi.
Ia juga mengungkap pernah ditawari praktik curang oleh oknum pegawai yang menjanjikan paket sembako lengkap dengan imbalan tambahan biaya. Namun tawaran tersebut ditolaknya karena dinilai merugikan.
Fenomena joki bansos ini dinilai pengamat sebagai cerminan belum optimalnya sistem distribusi bantuan sosial. Sosiolog Universitas Negeri Jakarta menyebut kemunculan jasa joki bukan sekadar persoalan individu mencari keuntungan, melainkan akibat birokrasi distribusi bansos yang masih rumit dan belum efisien.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan terus berupaya memperbaiki sistem distribusi pangan bersubsidi agar lebih tepat sasaran dan mudah diakses penerima manfaat. Pengambilan bansos sendiri memang dapat diwakilkan, tetapi hanya oleh anggota keluarga dalam satu kartu keluarga dengan syarat menunjukkan identitas resmi.
Pemerintah juga memastikan akan terus mengevaluasi mekanisme pendaftaran online serta distribusi stok agar persoalan antrean panjang dan kekosongan barang dapat diminimalkan.
Fenomena joki bansos kini menjadi potret nyata bagaimana masyarakat beradaptasi di tengah kebutuhan ekonomi yang meningkat, sekaligus menjadi alarm bagi pemerintah untuk membenahi sistem distribusi bantuan agar lebih sederhana, transparan, dan efektif. (Rhz2797)
