Viral di media sosial kabar mengenai anggaran layanan Zoom meeting di Badan Gizi Nasional (BGN) yang disebut mencapai Rp5,7 miliar untuk jangka waktu sembilan bulan. Nilai tersebut setara dengan sekitar Rp633 juta per bulan dan langsung menjadi sorotan publik.
Banyak warganet mempertanyakan besarnya anggaran tersebut, terutama di tengah dorongan efisiensi belanja pemerintah yang terus digaungkan. Sejumlah komentar bahkan menilai nominal itu terlalu besar hanya untuk layanan rapat virtual.
Salah satu komentar netizen yang ramai dibagikan menyoroti mengapa efisiensi diterapkan di banyak sektor, namun anggaran untuk layanan konferensi video justru terlihat sangat besar. Hal ini memicu perdebatan luas di berbagai platform media sosial.
Menanggapi polemik tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, akhirnya memberikan penjelasan resmi. Ia menegaskan bahwa pengadaan layanan video conference itu bukan sekadar untuk rapat biasa, melainkan bagian penting dalam mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara nasional.
Menurut Dadan, program MBG melibatkan banyak pihak dari tingkat pusat hingga daerah. Mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pelayanan, hingga pelaksana lapangan, semuanya membutuhkan sistem koordinasi yang cepat, serentak, dan terdokumentasi dengan baik.
Ia menjelaskan bahwa sistem yang digunakan bukan hanya aplikasi Zoom standar seperti yang biasa dipakai masyarakat umum. Layanan tersebut merupakan sistem enterprise terpusat yang dikelola langsung oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BGN.
Sistem ini dirancang untuk mendukung skala besar dengan kapasitas sekitar 5.000 pengguna aktif dan mampu menampung hingga 50.000 peserta dalam satu sesi pertemuan virtual. Dengan kapasitas sebesar itu, koordinasi lintas wilayah dapat dilakukan secara lebih efektif.
Fasilitas tersebut akan digunakan oleh seluruh struktur organisasi BGN, mulai dari pimpinan tinggi madya setara eselon I, pimpinan tinggi pratama atau eselon II, pejabat administrator setara eselon III, hingga kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.
Penggunaan layanan ini mencakup berbagai kebutuhan strategis seperti rapat koordinasi nasional dan daerah, sosialisasi kebijakan, penyampaian pedoman teknis, bimbingan teknis, evaluasi program, hingga edukasi publik kepada para pelaksana di lapangan.
BGN menilai sistem ini penting agar seluruh arahan dan kebijakan dari pusat dapat diterima secara utuh oleh pelaksana di seluruh Indonesia, termasuk wilayah yang membutuhkan pendampingan langsung dan cepat.
Dadan menegaskan bahwa keberhasilan program Makan Bergizi Gratis sangat bergantung pada kualitas koordinasi antarinstansi. Karena itu, keberadaan sistem komunikasi terintegrasi menjadi bagian penting dari sistem kerja nasional.
Ia juga menambahkan bahwa anggaran tersebut bukan sekadar biaya aplikasi, tetapi mencakup dukungan sistem enterprise yang besar, stabil, dan mampu melayani puluhan ribu peserta dalam waktu bersamaan.
Penjelasan ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan publik terkait besarnya anggaran yang sempat viral. BGN menilai investasi pada sistem koordinasi digital merupakan langkah penting agar program strategis nasional dapat berjalan optimal dan tepat sasaran. (Rhz2797)
