Ratusan akademisi dan aktivis berkumpul dalam sebuah forum diskusi di kampus Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta Pusat, pada Senin (13/4). Kegiatan ini merupakan focus group discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Forum Intelektual Antardisiplin dan membahas berbagai isu sosial hingga politik terkini.
Salah satu topik yang mencuat adalah pernyataan kontroversial dari Teddy Indra Wijaya terkait fenomena yang ia sebut sebagai “inflasi pengamat”. Pernyataan tersebut menuai tanggapan dari berbagai kalangan, termasuk aktivis HAM.
Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, secara tegas menilai bahwa pandangan tersebut tidak kredibel. Menurutnya, keberadaan pengamat justru menjadi elemen penting dalam membantu pemerintah memahami kondisi nyata di masyarakat.
Usman menjelaskan bahwa tanpa kontribusi para pengamat, pemerintah akan kesulitan memperoleh gambaran objektif mengenai situasi sosial, ekonomi, politik, hingga hukum. Ia menilai pernyataan tersebut berpotensi mereduksi peran penting kalangan akademisi dan analis.
Lebih jauh, Usman juga mengkritik bahwa narasi seperti itu dapat memperkuat kesan bahwa pemerintah bersikap anti kritik. Ia mengaitkan hal tersebut dengan pernyataan sebelumnya dari Prabowo Subianto yang sempat menyinggung perlunya penertiban terhadap para pengamat.
Menurutnya, dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah komentar dari pihak pemerintah terhadap pengamat cenderung bernada negatif. Mulai dari tudingan bermotif politik hingga kepentingan asing, hal ini dinilai dapat memperkeruh ruang diskusi publik.
Usman pun menyarankan agar pernyataan yang berpotensi menimbulkan polemik tersebut sebaiknya dihentikan, demi menjaga iklim demokrasi yang sehat dan terbuka terhadap kritik.
Di sisi lain, Teddy sebelumnya menyampaikan bahwa istilah “inflasi pengamat” merujuk pada meningkatnya jumlah pihak yang memberikan opini tanpa didukung keahlian dan data yang valid. Ia mencontohkan adanya pengamat di berbagai bidang yang dinilai tidak memiliki latar belakang yang relevan.
Meski demikian, Teddy menegaskan bahwa pemerintah tetap terbuka terhadap kritik dan masukan. Ia menekankan pentingnya penyampaian pendapat yang berbasis data agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.
Pernyataan tersebut kini menjadi perdebatan publik, terutama terkait batas antara kritik konstruktif dan penyebaran opini yang tidak berdasar. Diskusi di lingkungan akademik pun diharapkan mampu menjadi ruang penyeimbang dalam menjaga kualitas wacana publik di Indonesia. (Rhz2797)
