Penggunaan anggaran sebesar Rp113 miliar oleh Badan Gizi Nasional (BGN) untuk jasa event organizer (EO) menjadi sorotan publik. Menanggapi hal tersebut, pihak BGN akhirnya memberikan penjelasan terkait alasan di balik kebijakan tersebut.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa keputusan menggunakan jasa EO dilakukan karena lembaganya masih tergolong baru dan belum memiliki sumber daya internal yang memadai untuk menangani kegiatan berskala besar secara mandiri.
Menurutnya, pada tahap awal pembentukan, BGN memang belum memiliki tim khusus dengan kemampuan lengkap dalam manajemen acara berskala nasional. Padahal, berbagai program yang harus dijalankan membutuhkan eksekusi cepat dan profesional.
Penggunaan jasa EO pun dinilai sebagai langkah strategis untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan dengan baik, terorganisir, dan tepat waktu. EO dianggap memiliki keahlian khusus dalam mengelola acara besar, mulai dari perencanaan, koordinasi vendor, hingga pelaksanaan teknis di lapangan.
Lebih lanjut, Dadan menjelaskan bahwa kegiatan yang ditangani EO bukan sekadar acara seremonial. Beberapa di antaranya termasuk kegiatan penting seperti bimbingan teknis (bimtek) bagi penjamah makanan guna memastikan standar keamanan pangan terpenuhi.
Dalam konteks ini, kualitas penyelenggaraan menjadi sangat krusial. EO berperan dalam membantu menyampaikan pesan pemerintah secara efektif, menarik, dan berdampak luas kepada masyarakat.
Selain itu, penggunaan pihak ketiga juga dinilai memberikan keuntungan dari sisi transparansi dan akuntabilitas. Seluruh proses, mulai dari pengadaan barang dan jasa hingga pelaporan kegiatan, dapat dilakukan secara terpusat dan terdokumentasi dengan baik.
Hal tersebut justru mempermudah proses audit serta pengawasan penggunaan anggaran negara, karena setiap komponen kegiatan tercatat secara sistematis.
Dari sisi efisiensi, BGN menilai bahwa menggunakan EO jauh lebih rasional dibandingkan harus membangun tim internal dalam waktu singkat. Proses rekrutmen, pelatihan, hingga pembentukan sistem kerja internal membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit.
Sementara itu, program-program yang telah dirancang harus segera dijalankan tanpa penundaan. Dalam hal ini, EO berfungsi sebagai solusi sementara atau “jembatan” agar program tetap bisa dieksekusi tanpa mengorbankan kualitas.
Meski demikian, BGN menegaskan komitmennya untuk tetap menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap penggunaan anggaran. Semua pengeluaran, termasuk kerja sama dengan EO, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BGN juga membuka ruang pengawasan bagi lembaga internal maupun eksternal guna memastikan penggunaan anggaran negara tetap tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan. (Rhz2797)
