Pasca-kecelakaan antara KRL Cikarang dan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur yang turut melibatkan taksi hijau, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) langsung bergerak cepat dengan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pool taksi Green SM (Xanh SM) di Bekasi, Selasa, 28 April 2026.
Langkah ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) untuk memastikan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMK PAU) berjalan sesuai aturan, terutama menyangkut aspek keselamatan operasional kendaraan dan pengemudi.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan, mengatakan sidak ini menjadi bagian penting dalam evaluasi pasca-insiden yang menyita perhatian publik tersebut.
Fokus Pemeriksaan Keselamatan Armada
Menurut Aan, dalam penyelenggaraan angkutan umum terdapat sejumlah elemen keselamatan yang wajib dipenuhi oleh perusahaan transportasi, mulai dari pemeriksaan kendaraan sebelum beroperasi hingga kesiapan fisik dan kompetensi pengemudi.
“Kami melakukan sidak untuk memastikan seluruh aspek keselamatan dijalankan, mulai dari pre-trip inspection hingga kompetensi dan kesehatan pengemudi,” ujarnya.
Pool Green SM Bekasi dipilih karena diduga menjadi lokasi asal operasional kendaraan yang terlibat dalam insiden kecelakaan di Stasiun Bekasi Timur.
Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh, mencakup kelengkapan administrasi kendaraan, kelaikan jalan armada, kesiapan operasional, hingga penerapan sistem keselamatan perusahaan secara keseluruhan.
Kemenhub Kantongi Sejumlah Temuan
Dari hasil pemeriksaan awal, Kemenhub mengaku menemukan sejumlah hal yang masih perlu didalami lebih lanjut. Meski belum dirinci secara terbuka, temuan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan sistem keselamatan angkutan umum.
“Kami ingin memastikan sistem manajemen keselamatan di perusahaan angkutan umum, termasuk Green SM, telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Dari hasil pemeriksaan awal, terdapat beberapa temuan yang akan kami dalami lebih lanjut,” kata Aan.
Pendalaman lanjutan dijadwalkan dilakukan di pool pusat Green SM yang berada di kawasan Kemayoran, Jakarta, guna mendapatkan kesimpulan yang lebih menyeluruh.
Koordinasi dengan Polisi dan KNKT
Selain melakukan inspeksi internal, Ditjen Hubdat juga akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) terkait dugaan keterlibatan kendaraan dalam kecelakaan KRL Cikarang dengan KA Argo Bromo Anggrek.
Langkah ini dilakukan agar proses investigasi berjalan komprehensif dan seluruh aspek keselamatan dapat ditelusuri secara menyeluruh.
Audit Berdasarkan Aturan Resmi
Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan, Yusuf Nugroho, yang memimpin inspeksi menjelaskan bahwa sidak ini merupakan bagian dari pengawasan resmi terhadap pelaksanaan SMK PAU sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2018.
Menurutnya, dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menonjol atau berulang, Ditjen Perhubungan Darat memang memiliki kewenangan untuk melakukan audit dan inspeksi terhadap operator angkutan umum.
“Yang kita lakukan ini sudah sesuai Pasal 16 PM 85 Tahun 2018, bahwa dalam kondisi tertentu seperti kecelakaan lalu lintas yang menonjol atau berulang, Ditjen Hubdat dapat melakukan audit dan inspeksi untuk memastikan aspek keselamatan,” jelas Yusuf.
Bisa Berujung Sanksi hingga Pencabutan Izin
Yusuf menegaskan, hasil audit dan inspeksi nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam memberikan rekomendasi maupun sanksi administratif jika ditemukan pelanggaran.
Sanksi tersebut dapat berupa surat peringatan, pembekuan izin operasional, hingga pencabutan izin usaha, tergantung tingkat pelanggaran yang ditemukan.
Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan pasca-kecelakaan, tetapi juga pada upaya pencegahan agar insiden serupa tidak kembali terjadi.
Kasus kecelakaan di Bekasi Timur menjadi pengingat penting bahwa keselamatan transportasi umum harus menjadi prioritas utama. Evaluasi menyeluruh terhadap operator transportasi, termasuk taksi online dan armada publik lainnya, menjadi langkah penting untuk melindungi keselamatan masyarakat. (Rhz2797)
