Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta memastikan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) terus dievaluasi secara berkala guna mencegah bantuan pendidikan salah sasaran. Langkah ini dilakukan setelah muncul berbagai laporan masyarakat terkait dugaan penerima bantuan yang dinilai tidak layak.
Kepala Disdik DKI Jakarta, Nahdiana, mengatakan setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti melalui proses verifikasi ulang bersama pihak sekolah dan pemadanan data dari berbagai instansi terkait.
“Jika ditemukan ketidaksesuaian data, maka status penerima bantuan bisa dievaluasi kembali sesuai aturan yang berlaku,” ujar Nahdiana, Selasa (19/5/2026).
Data Penerima KJP Dicek dari Banyak Sumber
Menurut Nahdiana, salah satu tantangan terbesar dalam program KJP adalah memastikan data penerima benar-benar akurat, terbaru, dan sesuai kondisi ekonomi sebenarnya.
Karena itu, Pemprov DKI Jakarta tidak hanya mengandalkan satu sumber data. Proses seleksi penerima KJP juga terhubung dengan berbagai basis data sosial lainnya.
Mulai dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), data kependudukan Dukcapil, kepemilikan kendaraan, hingga data aset masyarakat ikut menjadi bahan pertimbangan dalam proses verifikasi.
Dengan sistem tersebut, pemerintah berharap bantuan pendidikan dapat diterima oleh siswa yang benar-benar membutuhkan.
Penggunaan Dana KJP Ikut Diawasi
Tak hanya pendataan penerima, penggunaan dana KJP juga menjadi perhatian serius Disdik DKI Jakarta. Pengawasan dilakukan agar bantuan dipakai sesuai kebutuhan pendidikan siswa.
Pemerintah telah mengatur jenis transaksi yang diperbolehkan menggunakan dana KJP, sehingga penggunaannya tetap fokus untuk perlengkapan sekolah dan kebutuhan belajar.
Selain itu, pengawasan juga melibatkan pihak sekolah dan orang tua murid. Monitoring berkala dilakukan untuk melihat pola penggunaan dana bantuan tersebut.
Langkah ini dinilai penting agar manfaat program KJP tidak disalahgunakan di luar kebutuhan pendidikan.
KJP Dinilai Bantu Anak Tetap Sekolah
Nahdiana menilai program KJP masih memberikan dampak besar bagi keluarga kurang mampu di Jakarta. Salah satu manfaat paling terasa adalah semakin banyak anak yang bisa melanjutkan pendidikan tanpa terkendala biaya.
Bantuan tersebut dinilai mampu meringankan kebutuhan sekolah sehari-hari, mulai dari perlengkapan belajar hingga biaya penunjang pendidikan lainnya.
Dengan adanya KJP, beban ekonomi keluarga penerima bantuan juga menjadi lebih ringan.
Pemprov DKI Siapkan Pengembangan KJP
Pemprov DKI Jakarta disebut akan terus mengevaluasi dan mengembangkan program KJP agar tetap relevan dengan kebutuhan pendidikan saat ini.
Pemerintah mulai mempertimbangkan kebutuhan pembelajaran digital, perkembangan biaya sekolah, hingga kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terus berubah.
Selain itu, Disdik DKI juga melakukan pemetaan terhadap wilayah dengan tingkat kerentanan sosial tertentu agar bantuan pendidikan bisa menjangkau seluruh siswa yang membutuhkan secara lebih optimal.
Program KJP sendiri hingga kini masih menjadi salah satu bantuan pendidikan utama bagi pelajar dari keluarga kurang mampu di Jakarta. (Rhz2797)
