Polda Metro Jaya berencana mengalihkan lokasi aksi demonstrasi mahasiswa yang semula akan digelar di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, pada Jumat (12/6). Massa aksi diminta mempertimbangkan pemindahan titik unjuk rasa ke kawasan Patung Kuda atau depan Gedung DPR/MPR RI demi kelancaran aktivitas masyarakat dan pengamanan yang lebih terpusat.
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, mengatakan upaya pengalihan tersebut dilakukan melalui koordinasi antara kepolisian dan Direktorat Intelijen. Menurutnya, komunikasi dengan pihak penyelenggara aksi telah dilakukan untuk mencari lokasi yang dinilai lebih representatif bagi penyampaian aspirasi.
"Kami melalui Direktorat Intelijen sudah berkomunikasi agar titik aksi di Bundaran HI dapat dialihkan ke sekitar Patung Kuda atau depan Gedung DPR/MPR," ujar Budi saat berada di kompleks parlemen, Jumat (12/6).
Untuk mengantisipasi jalannya demonstrasi, aparat gabungan mengerahkan total 6.088 personel yang terdiri dari unsur TNI dan Polri. Ribuan personel tersebut akan disebar di sejumlah titik strategis yang diperkirakan menjadi pusat konsentrasi massa.
Rincian kekuatan pengamanan meliputi 500 personel TNI, 1.000 personel Korps Brimob, 200 personel bantuan operasional dari Kor Sabhara, 3.802 personel Polda Metro Jaya, serta 586 personel dari Polres Metro Jakarta Pusat. Mereka akan ditempatkan di kawasan Bundaran HI, Patung Kuda, Gedung DPR/MPR, hingga wilayah Cikini Raya.
Pihak kepolisian menegaskan bahwa demonstrasi merupakan hak warga negara yang dijamin oleh undang-undang. Karena itu, pengamanan dilakukan untuk memastikan penyampaian pendapat berlangsung aman, tertib, dan tidak mengganggu kepentingan umum.
"Polri dan TNI hadir untuk memberikan pelayanan dan menjamin agar aspirasi yang disampaikan mahasiswa dapat tersalurkan dengan baik," kata Budi.
Sementara itu, Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Anandaku Dimas, menyatakan bahwa hingga saat ini lokasi aksi masih direncanakan berlangsung di Bundaran HI. Ia menyebut jumlah peserta dari UI diperkirakan mencapai lebih dari 500 orang, belum termasuk mahasiswa dari berbagai kampus lain yang akan bergabung.
Menurut Dimas, sejumlah organisasi mahasiswa dan elemen pergerakan masih melakukan koordinasi terkait jumlah peserta yang akan hadir dalam aksi tersebut.
Dalam demonstrasi kali ini, mahasiswa membawa lima tuntutan utama kepada pemerintah. Mereka mendesak penghentian pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penurunan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM), penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.
Selain itu, massa aksi juga menuntut penghentian praktik yang mereka sebut sebagai militerisme sipil serta meminta Presiden Prabowo Subianto mengakui dan mengevaluasi berbagai kebijakan yang dinilai bermasalah.
Narasi "Reformasi Jilid II" turut mewarnai agenda demonstrasi tersebut. Namun, Dimas menilai istilah itu lebih sebagai simbol dan semangat perjuangan mahasiswa dalam menyuarakan kritik terhadap pemerintah saat ini.
Aksi yang melibatkan berbagai kampus di Jakarta dan sekitarnya ini diperkirakan menjadi salah satu demonstrasi mahasiswa terbesar tahun ini, dengan fokus pada isu ekonomi, kebijakan publik, dan tata kelola pemerintahan yang tengah menjadi sorotan masyarakat.(Rhz2797)
