Program pelatihan dasar kemiliteran (latsarmil) bagi para manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) kembali menjadi sorotan. Sejumlah kalangan akademisi menilai pendekatan militer yang diterapkan tidak sesuai dengan kebutuhan pengelolaan koperasi sebagai organisasi sipil.
Kritik tersebut semakin menguat setelah muncul laporan adanya lima peserta yang meninggal dunia selama mengikuti pelatihan tersebut. Peristiwa itu memunculkan desakan agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap konsep pelatihan yang diterapkan.
Pakar UGM Nilai Materi Pelatihan Tidak Relevan
Dosen sekaligus peneliti Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM), Subarsono, menilai tugas utama seorang manajer koperasi berfokus pada pengelolaan organisasi, pengembangan usaha, serta peningkatan kesejahteraan anggota.
Menurutnya, tanggung jawab tersebut mencakup pengelolaan sumber daya manusia, pengawasan arus kas, pencapaian target bisnis, hingga penyusunan laporan kinerja kepada pengurus koperasi.
Karena itu, ia menilai materi seperti baris-berbaris, apel, latihan fisik, hingga penggunaan senjata tidak memiliki keterkaitan langsung dengan kompetensi yang dibutuhkan seorang manajer koperasi.
Pelatihan Seharusnya Fokus pada Manajemen dan Bisnis
Subarsono berpendapat bahwa peningkatan kapasitas manajer koperasi sebaiknya diarahkan pada penguasaan tata kelola organisasi dan pengembangan usaha.
Beberapa materi yang dinilai lebih relevan antara lain kepemimpinan, manajemen sumber daya manusia, pengelolaan keuangan berbasis digital, kewirausahaan, inovasi model bisnis, penyusunan strategi, hingga pemasaran digital.
Dengan bekal tersebut, manajer koperasi dinilai akan lebih siap menghadapi tantangan pengelolaan usaha di tengah perkembangan ekonomi yang semakin dinamis.
Dikhawatirkan Menggeser Budaya Demokrasi Koperasi
Menurut Subarsono, penerapan pola pelatihan bergaya militer berpotensi memengaruhi budaya kerja di dalam koperasi.
Koperasi pada dasarnya dibangun atas prinsip demokrasi, musyawarah, partisipasi anggota, dan pengambilan keputusan secara bersama. Sementara itu, organisasi militer mengedepankan sistem komando, kepatuhan terhadap atasan, serta komunikasi yang lebih bersifat satu arah.
Ia mengingatkan bahwa apabila pendekatan tersebut diterapkan dalam pengelolaan koperasi, budaya dialog dapat berkurang dan digantikan dengan pola kepemimpinan yang lebih kaku.
Inovasi Dinilai Bisa Terhambat
Selain memengaruhi tata kelola organisasi, pendekatan militeristik juga dinilai berpotensi mengurangi ruang inovasi di lingkungan koperasi.
Manajer dikhawatirkan hanya berorientasi pada prosedur dan pencapaian target tanpa membuka ruang bagi pegawai maupun anggota untuk menyampaikan ide atau gagasan baru.
Subarsono menilai kondisi tersebut dapat menghambat perkembangan koperasi yang seharusnya tumbuh melalui partisipasi aktif seluruh anggotanya.
Persoalan Lokasi KDMP Ikut Disinggung
Dalam pandangannya, sejumlah persoalan yang muncul pada pendirian Koperasi Desa Merah Putih juga menunjukkan pentingnya keterlibatan masyarakat sejak tahap perencanaan.
Ia mencontohkan adanya koperasi yang dibangun di lokasi yang dinilai kurang strategis, seperti jauh dari permukiman warga, berada di kawasan perbukitan, bahkan di area hutan.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan minimnya dialog antara pihak yang mengambil kebijakan dengan masyarakat setempat sehingga warga tidak merasa memiliki keberadaan koperasi tersebut.
Minta Pemerintah Evaluasi Total Program Latsarmil
Subarsono menegaskan bahwa laporan mengenai meninggalnya lima peserta selama mengikuti latihan dasar kemiliteran menjadi alasan kuat bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh.
Ia berharap pelatihan bagi manajer koperasi ke depan lebih menitikberatkan pada peningkatan kompetensi manajerial dan pengembangan bisnis agar tujuan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dapat tercapai secara optimal tanpa mengabaikan aspek keselamatan maupun nilai-nilai demokrasi koperasi.(Rhz2797)
