Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan Kepala UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (Tikomdik) Dinas Pendidikan Jawa Barat, Suhendar, pada Rabu (10/6/2026). Keputusan tersebut diambil menyusul membludaknya keluhan masyarakat terkait pelaksanaan Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) 2026 yang menjadi bagian dari persiapan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
Kebijakan ini muncul setelah ratusan orang tua siswa mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat di Kota Bandung untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka alami saat mengakses sistem pendaftaran daring.
Keluhan Orang Tua Siswa Memuncak
Dalam dua hari berturut-turut, Kantor Disdik Jabar dipadati warga yang merasa kesulitan mengakses layanan digital yang digunakan untuk proses pemetaan calon peserta didik.
Berbagai kendala teknis dilaporkan, mulai dari akun pendaftaran yang belum terverifikasi, kesulitan masuk ke sistem, data peserta yang tidak muncul, hingga informasi yang telah diinput sebelumnya tidak dapat ditemukan kembali.
Situasi tersebut memicu keresahan di kalangan orang tua karena proses pendaftaran sekolah dinilai menjadi tidak lancar dan menimbulkan ketidakpastian menjelang dimulainya tahapan penerimaan siswa baru.
Dedi Mulyadi Turun Langsung Minta Penjelasan
Melihat banyaknya aduan yang masuk, Dedi Mulyadi turun langsung menemui masyarakat dan meminta penjelasan dari pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sistem teknologi informasi tersebut.
Dalam dialog yang berlangsung terbuka, Dedi mempertanyakan kesiapan dan kompetensi jajaran yang menangani infrastruktur digital pendidikan. Menurutnya, posisi yang berkaitan dengan teknologi informasi harus diisi oleh sumber daya yang benar-benar memiliki kemampuan dan pengalaman sesuai bidangnya.
Evaluasi tersebut kemudian menjadi dasar bagi pemerintah provinsi untuk melakukan perubahan kepemimpinan di lingkungan UPTD Tikomdik.
Temukan Persoalan pada Pengembangan Aplikasi
Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, Dedi menilai permasalahan utama bukan berasal dari kebijakan penerimaan siswa, melainkan dari pengelolaan aplikasi yang digunakan.
Ia menyoroti keputusan pengembangan sistem baru yang dilakukan dari awal, padahal sebelumnya telah tersedia platform yang pernah digunakan dan dinilai dapat diperbarui atau disempurnakan.
Selain itu, ia menegaskan bahwa sesuai kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pengembangan dan pengelolaan aplikasi pemerintahan seharusnya dilakukan secara terintegrasi melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), bukan oleh masing-masing perangkat daerah secara terpisah.
Menurutnya, jika sistem dikelola secara terpusat, potensi gangguan teknis dapat diminimalkan dan pengawasan menjadi lebih mudah dilakukan.
Diskominfo Ambil Alih Pengelolaan Sistem
Untuk memastikan pelaksanaan SPMB 2026 berjalan lancar, Pemprov Jawa Barat memutuskan menyerahkan pengelolaan sistem teknologi informasi kepada Diskominfo Jabar.
Sebagai langkah transisi, Kepala Bidang e-Government Diskominfo Jabar, Mark Aditya, ditunjuk sebagai Pelaksana Harian (Plh) Kepala UPTD Tikomdik.
Pengambilalihan ini akan berlangsung hingga pemerintah menetapkan pejabat definitif yang baru. Langkah tersebut diharapkan mampu memulihkan kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan seluruh tahapan penerimaan siswa baru dapat berjalan tanpa hambatan berarti.
PCMB Bukan Tahap Penerimaan Resmi
Di tengah polemik yang berkembang, Dedi Mulyadi juga memberikan penjelasan mengenai fungsi PCMB yang banyak disalahpahami masyarakat.
Menurutnya, PCMB bukan merupakan proses penerimaan siswa baru secara resmi, melainkan instrumen pemetaan yang digunakan pemerintah untuk mengetahui persebaran dan jumlah calon peserta didik di berbagai wilayah.
Data yang diperoleh melalui pemetaan tersebut nantinya menjadi dasar dalam menyusun kebijakan pendidikan dan mengoptimalkan pelaksanaan SPMB yang dijadwalkan mulai berlangsung pada pertengahan Juni 2026.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap perbaikan sistem dan koordinasi yang lebih baik antarinstansi dapat mencegah terulangnya gangguan serupa, sehingga proses penerimaan peserta didik baru dapat berjalan lebih transparan, lancar, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat.(Rhz2797)
