Pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi perhatian berbagai kalangan, termasuk mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara, Prof. Tjandra Yoga Aditama. Ia menyampaikan tiga pesan penting kepada Kepala BGN yang baru, Sudaryono, sebagai masukan untuk memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia.
Menurut Prof. Tjandra, pergantian pimpinan merupakan momentum yang tepat untuk meningkatkan tata kelola program agar manfaatnya semakin luas sekaligus meminimalkan berbagai persoalan yang masih muncul di lapangan.
Program MBG Didorong Semakin Luas
Prof. Tjandra mengungkapkan bahwa dalam beberapa waktu terakhir pemerintah telah membahas sejumlah rencana pengembangan Program MBG. Salah satunya adalah memperluas kelompok penerima manfaat yang tidak hanya mencakup peserta didik, tetapi juga ibu hamil dan ibu menyusui.
Selain itu, program juga direncanakan menjangkau lebih banyak wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Pemerintah juga mempertimbangkan penggunaan fasilitas lain, seperti dapur sekolah, sebagai alternatif penyedia makanan bergizi apabila memenuhi standar yang ditetapkan.
Ia berharap seluruh rencana tersebut dapat direalisasikan secara bertahap agar manfaat program semakin dirasakan masyarakat.
Di sisi lain, Prof. Tjandra juga menyoroti kebijakan pemerintah yang tidak lagi menyalurkan makanan bergizi gratis pada hari libur, yang disebut mulai diterapkan dalam pelaksanaan program.
Insiden Dugaan Keracunan Jadi Pengingat
Meski mendukung pengembangan MBG, Prof. Tjandra mengingatkan bahwa masih ada tantangan yang perlu segera dibenahi. Salah satunya adalah laporan dugaan keracunan makanan di Garut yang muncul sehari setelah Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala BGN pada 22 Juli 2026.
Menurutnya, kejadian tersebut menjadi pengingat bahwa kualitas tata kelola dan pengawasan program harus terus diperkuat agar kasus serupa tidak terulang.
1. Keamanan Pangan Harus Menjadi Prioritas Utama
Pesan pertama yang disampaikan Prof. Tjandra adalah memastikan keamanan pangan menjadi prinsip utama dalam setiap pelaksanaan Program MBG.
Ia menegaskan bahwa makanan bergizi tidak hanya harus memiliki kandungan nutrisi yang baik, tetapi juga aman dikonsumsi. Keamanan pangan menjadi aspek yang tidak boleh diabaikan karena berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat.
Mengacu pada data WHO yang dipublikasikan pada Juni 2026, makanan yang tidak aman diperkirakan menyebabkan sekitar 866 juta kasus penyakit dan 1,5 juta kematian setiap tahun di seluruh dunia.
2. Awasi Rantai Pangan dari Hulu hingga Hilir
Masukan kedua menekankan pentingnya pengawasan terhadap seluruh rantai penyediaan makanan atau from farm to plate.
Prof. Tjandra menjelaskan bahwa kualitas makanan tidak cukup diawasi saat proses memasak di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) maupun ketika dibagikan di sekolah.
Pengawasan juga harus dilakukan sejak proses produksi bahan pangan di sektor pertanian dan peternakan, penyimpanan di gudang, distribusi, pengolahan makanan, pengiriman ke sekolah, proses konsumsi oleh penerima manfaat, hingga pengelolaan limbah setelah makanan dikonsumsi.
Menurutnya, seluruh tahapan tersebut harus memenuhi standar agar kualitas dan keamanan makanan tetap terjaga.
3. Monitoring dan Evaluasi Berbasis Ilmiah
Pesan terakhir berkaitan dengan pentingnya melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan menggunakan pendekatan ilmiah.
Prof. Tjandra mengusulkan agar pemerintah melakukan survei kepuasan terhadap penerima manfaat, mulai dari siswa, orang tua, guru, hingga pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan MBG.
Selain itu, ia juga menyarankan dilakukan studi kohort jangka panjang untuk mengukur dampak Program Makan Bergizi Gratis terhadap kesehatan masyarakat berdasarkan data ilmiah.
Menurutnya, hasil evaluasi tersebut dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan publik yang lebih efektif dan berbasis bukti (evidence-based public policy), sehingga Program MBG dapat terus berkembang dengan kualitas yang semakin baik di masa mendatang.(Rhz2797)
