Notification

×

Iklan

Iklan

Anggaran MBG Tembus Rp134,2 Triliun hingga Agustus 2026, BGN Terus Benahi Penyaluran

September 18, 2026 Last Updated 2026-09-18T08:31:01Z

Realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai Rp134,2 triliun hingga Agustus 2026. Angka tersebut merupakan realisasi selama delapan bulan pelaksanaan APBN 2026, terhitung sejak Januari hingga Agustus.


Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menilai pelaksanaan program prioritas pemerintah tersebut semakin diarahkan agar tepat sasaran. Penilaian itu disampaikan seiring dengan berbagai pembenahan tata kelola yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).


Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan Kemenkeu mendukung langkah reformasi yang dilakukan BGN. Koordinasi antara Kemenkeu dan BGN juga terus dilakukan untuk menyesuaikan mekanisme penganggaran dengan kebutuhan teknis pelaksanaan MBG di lapangan.


Menurut Suahasil, perkembangan realisasi anggaran MBG sepanjang Januari hingga Agustus dapat menjadi gambaran pelaksanaan program. Ia menyebut reformasi yang dilakukan BGN diharapkan membuat penggunaan anggaran negara semakin tepat sasaran.


BGN Perketat Standar Pengelolaan Makanan


Salah satu pembenahan yang dilakukan BGN berkaitan dengan standar operasional dalam penyediaan makanan. BGN memperketat penerapan standar laik higiene dan sanitasi pada seluruh tahapan pengelolaan makanan untuk penerima manfaat program MBG.


Evaluasi juga dilakukan terhadap operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Unit pelayanan yang tidak memenuhi kualifikasi dapat dikenai tindakan, termasuk penghentian operasional, sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas dan keamanan makanan yang diberikan.


Langkah tersebut menjadi bagian dari reformasi tata kelola MBG agar pelaksanaan program tidak hanya mengejar jumlah penerima manfaat, tetapi juga memperhatikan standar pelayanan dan kualitas makanan.


Sasaran MBG di Wilayah 3T Ditata Ulang


Pembenahan juga dilakukan pada pola distribusi MBG, terutama di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) yang memiliki tingkat prevalensi stunting tinggi.


Dalam penataan tersebut, perhatian diarahkan kepada kelompok yang dinilai membutuhkan intervensi gizi lebih besar. Sasaran di antaranya mencakup kelompok 3B, yakni balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, serta para santri.


Penyesuaian sasaran tersebut diharapkan membuat manfaat program MBG dapat lebih terarah kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan pemenuhan gizi.


Penentuan Penerima Manfaat Dipusatkan di BGN


Reformasi lainnya menyangkut mekanisme penetapan target penerima manfaat. Kewenangan penentuan sasaran yang sebelumnya berada pada tingkat SPPG dialihkan ke BGN pusat.


Perubahan tersebut ditujukan untuk membangun sistem distribusi MBG yang lebih terintegrasi. Dengan pengaturan target secara terpusat, pemerintah berharap penyaluran program dapat dilakukan dengan perencanaan yang lebih terkoordinasi.


Kemenkeu mengapresiasi langkah pembenahan tersebut karena dinilai dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran negara.


Suahasil menegaskan koordinasi antara Kemenkeu dan BGN akan terus dilakukan. Pemerintah berharap anggaran yang telah dialokasikan untuk program MBG benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat yang menjadi sasaran.


Dengan realisasi anggaran mencapai Rp134,2 triliun hingga Agustus 2026, pembenahan tata kelola menjadi salah satu fokus pemerintah untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan lebih terukur, efektif, dan tepat sasaran.(Rhz2797)