Pemerintah berencana menyalurkan bantuan sosial secara non-tunai atau cashless kepada sekitar 50 juta masyarakat termiskin di Indonesia. Program tersebut disebut akan menjadi bagian dari transformasi sistem perlindungan sosial yang lebih transparan dan berbasis digital.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan bantuan tersebut akan menyasar kelompok masyarakat miskin berdasarkan data tingkat kesejahteraan, termasuk kelompok desil 1 hingga desil 5.
Program bantuan cashless itu direncanakan memanfaatkan skema pemberian rekening gratis kepada masyarakat. Pemerintah menargetkan uji coba program tersebut dapat dimulai pada kuartal pertama tahun 2027.
Sasar 50 Juta Masyarakat Termiskin
Luhut menyebut sekitar 50 juta masyarakat menjadi kelompok yang akan mendapatkan manfaat dari program bantuan tersebut.
Penyaluran bantuan nantinya akan menggunakan sistem transaksi non-tunai agar proses pemberian bantuan dapat lebih mudah dipantau dan terdata secara digital.
Menurut Luhut, pemerintah akan menggunakan data riil mengenai kondisi kesejahteraan masyarakat sebagai dasar penyaluran bantuan.
Dengan sistem digital, data penerima dan distribusi bantuan diharapkan dapat menjadi lebih terbuka serta mengurangi potensi ketidaktepatan sasaran.
Pemerintah Dorong Bansos Beralih ke Sistem Cashless
Pemerintah juga berencana mengurangi penggunaan sistem penyaluran bantuan secara tunai dan mendorong penggunaan transaksi digital.
Perubahan tersebut menjadi bagian dari upaya digitalisasi program perlindungan sosial dan berbagai bentuk bantuan pemerintah.
Luhut menilai sistem cashless dapat meningkatkan transparansi dalam penyaluran bantuan sekaligus mempermudah pengawasan terhadap aliran dana.
Selain itu, penggunaan transaksi non-tunai diharapkan dapat menekan potensi praktik penyimpangan dan korupsi dalam proses penyaluran bantuan.
Digitalisasi Disebut Bisa Hemat hingga Rp1.200 Triliun
Menurut Luhut, pemerintah memperkirakan digitalisasi berbagai sistem dapat menghasilkan efisiensi yang nilainya mencapai sekitar Rp1.200 triliun.
Efisiensi tersebut, menurutnya, diharapkan dapat memberikan ruang yang lebih besar bagi pemerintah untuk mengalokasikan anggaran langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.
Seluruh mekanisme program bantuan tersebut disebut akan memanfaatkan anggaran pemerintah melalui APBN.
Pemerintah ingin memastikan manfaat dari efisiensi dan digitalisasi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya kelompok dengan tingkat kesejahteraan rendah.
Bantuan Bisa Digunakan untuk Kebutuhan Dasar
Meski begitu, pemerintah belum mengungkapkan secara rinci nominal bantuan yang nantinya akan diberikan kepada masyarakat penerima.
Luhut menyebut bantuan tersebut akan diarahkan untuk mendukung kebutuhan dasar masyarakat.
Sejumlah kebutuhan yang disinggung antara lain pembelian beras, pembayaran tagihan listrik, hingga kebutuhan bahan bakar.
Skema tersebut nantinya diharapkan dapat menciptakan mekanisme yang lebih transparan dalam penggunaan bantuan sekaligus mendorong sistem transaksi digital di tengah masyarakat.
Uji Coba Direncanakan Mulai 2027
Program pemberian rekening gratis dan sistem bantuan cashless tersebut direncanakan mulai memasuki tahap uji coba pada kuartal pertama 2027.
Pemerintah masih akan menyiapkan berbagai mekanisme pendukung sebelum program diterapkan secara lebih luas.
Dengan digitalisasi penyaluran bantuan sosial, pemerintah berharap proses distribusi dapat berjalan lebih transparan, tepat sasaran, dan memiliki sistem pengawasan yang lebih baik.
Rencana bantuan cashless untuk 50 juta masyarakat miskin ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat perlindungan sosial sekaligus menekan potensi kebocoran dan praktik korupsi dalam penyaluran bantuan.(Rhz2797)
