Protes dari sejumlah negara tetangga terkait kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia dinilai tidak cukup dijawab hanya dengan menyebut kondisi tersebut sebagai bencana alam.
Pemerintah dinilai perlu memberikan penjelasan yang lebih menyeluruh mengenai penyebab karhutla, termasuk mengevaluasi kebijakan pembangunan dan sistem tata kelola hutan yang selama ini diterapkan.
Ketua Program Studi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Ade Marup Wirasenjaya, menilai persoalan kabut asap yang terus berulang berpotensi memengaruhi citra Indonesia di mata negara-negara kawasan.
Menurut Ade, apabila pemerintah tidak menunjukkan langkah penanganan yang lebih terstruktur, Indonesia dapat dinilai tidak mampu mengelola persoalan ekologis yang berdampak lintas batas.
Reputasi Indonesia di ASEAN Bisa Terdampak
Ade mengatakan persoalan karhutla tidak semata-mata berkaitan dengan arah pergerakan angin atau kondisi alam. Pemerintah juga perlu menjelaskan faktor struktural yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi.
Ia menilai respons yang hanya menekankan faktor bencana atau kondisi angin belum cukup untuk menjawab persoalan yang telah berulang.
"Setidak-tidaknya Indonesia akan dianggap tidak becus. Tidak punya pemihakan terhadap hutan, hanya pro terhadap... seolah-olah permisif terhadap para pembalak," kata Ade kepada Suara.com, Senin (7/9/2026).
Menurut dia, pemerintah perlu menunjukkan kebijakan yang konkret, mulai dari pencegahan kebakaran, pengawasan kawasan hutan, hingga penataan aktivitas yang berpotensi meningkatkan risiko karhutla.
ASEAN Sudah Punya Kesepakatan Soal Kabut Asap
Persoalan kabut asap sebenarnya telah menjadi perhatian bersama di tingkat regional. Negara-negara ASEAN memiliki ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) sebagai kerangka kerja untuk menangani pencemaran asap lintas batas.
Kesepakatan tersebut menjadi salah satu instrumen regional dalam mendorong kerja sama negara-negara ASEAN menghadapi persoalan kabut asap yang dapat melintasi batas wilayah.
Namun, menurut Ade, keberadaan kesepakatan regional akan sulit memberikan hasil maksimal apabila persoalan di dalam negeri tidak ditangani melalui kebijakan yang konsisten.
Ia menilai penegakan aturan, pengawasan kawasan hutan, serta evaluasi terhadap izin konsesi perlu menjadi bagian dari pembenahan tata kelola.
Korporasi Asing Disebut Bisa Jadi Modal Diplomasi
Di tengah tekanan terhadap Indonesia, Ade melihat pemerintah masih memiliki satu argumen diplomatik yang dapat digunakan untuk menjelaskan kompleksitas persoalan karhutla.
Argumen tersebut berkaitan dengan dugaan keterlibatan korporasi yang memiliki keterkaitan dengan negara lain. Menurut Ade, sebagian perusahaan yang beroperasi di sektor terkait kehutanan tidak seluruhnya merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia.
Dengan kondisi tersebut, pemerintah dapat menjelaskan bahwa persoalan karhutla juga memiliki dimensi bisnis lintas negara.
Namun, Ade menilai hal itu tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari pembenahan tata kelola hutan di dalam negeri.
"Tetapi kan itu cerita yang lain. Pangkal persoalannya menurut saya ada dalam komitmen dan politik pembangunan ekologi, politik pembangunan hutan yang harusnya sudah harus direvisi sejak kejadian seperti ini berulang terus," tegasnya.
Dampaknya Tak Hanya ke Hubungan dengan Negara Tetangga
Menurut Ade, dampak karhutla dan kabut asap tidak berhenti pada persoalan diplomasi regional. Pemerintah juga menghadapi persoalan kepercayaan publik di dalam negeri.
Masyarakat di sejumlah wilayah Sumatra dan Kalimantan yang berada lebih dekat dengan sumber kebakaran berpotensi mengalami dampak asap secara langsung. Kondisi tersebut dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam menangani persoalan lingkungan.
"Lebih mengkhawatirkan (warga dalam negeri) karena pertama dari sisi jarak dekat dan dari sisi intensitas asapnya juga paling terdampak. Jadi ini kan bisa mengurangi kepercayaan atau menguras legitimasi terhadap rezim Prabowo," ujarnya.
Kabut asap yang berulang juga dapat mendorong munculnya pertanyaan mengenai efektivitas kebijakan pemerintah, terutama terkait pengelolaan hutan, pencegahan karhutla, serta koordinasi antarlembaga.
Pemerintah Dinilai Perlu Membenahi Sistem Secara Menyeluruh
Ade menilai solusi jangka panjang tidak cukup hanya dilakukan ketika karhutla sudah terjadi. Pemerintah perlu memperkuat langkah pencegahan dan membenahi sistem pengelolaan hutan secara menyeluruh.
Evaluasi terhadap kebijakan pembangunan, pengawasan konsesi, penegakan hukum, serta perlindungan kawasan hutan dinilai penting untuk mencegah kejadian serupa terus berulang.
Jika persoalan tersebut tidak segera ditangani secara sistematis, tekanan terhadap pemerintah diperkirakan tidak hanya datang dari negara tetangga, tetapi juga dari masyarakat Indonesia sendiri.
"Dan lagi-lagi nanti pasti akan panjang dampaknya, nanti akan naik lagi suara-suara tentang kapabilitas kementeriannya misalnya, kapabilitas penataan hutannya, kapabilitas macam-macam. Jadi ini akan panjang kalau tidak segera diatasi secara sistematis," tandas Ade.(Rhz2797)
