Perombakan kabinet Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 14 September 2026, mengejutkan publik. Purbaya Yudhi Sadewa resmi diberhentikan dari posisi Menteri Keuangan dan digantikan oleh Suahasil Nazara.
Pergantian tersebut berlangsung setelah Purbaya menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan selama kurang lebih satu tahun. Ia sebelumnya dilantik pada 8 September 2025 untuk menggantikan Sri Mulyani Indrawati.
Meski pemerintah tidak secara resmi menyebut satu alasan khusus di balik pencopotan tersebut, sejumlah pengamat menilai masa jabatan Purbaya memang diwarnai berbagai persoalan, mulai dari komunikasi kebijakan hingga hubungan pemerintah pusat dengan daerah.
Purbaya Masih Rapat, Beberapa Jam Kemudian Diganti
Pergantian Purbaya menjadi perhatian karena terjadi dalam waktu yang relatif cepat. Pada Senin pagi, ia masih menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan dan mengikuti rapat bersama DPD RI.
Dalam forum tersebut, Purbaya sempat memaparkan kondisi perekonomian serta strategi fiskal pemerintah. Namun, pada hari yang sama, Presiden Prabowo melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru.
Situasi tersebut membuat pergantian pucuk pimpinan Kementerian Keuangan menjadi salah satu keputusan reshuffle yang paling disorot.
Presiden Prabowo mengangkat Suahasil berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026. Suahasil sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan dan dipercaya untuk melanjutkan masa jabatan kabinet periode 2024–2029.
Gaya Komunikasi Purbaya Jadi Perhatian
Pengamat politik Djayadi Hanan menilai persoalan komunikasi menjadi salah satu faktor yang patut diperhatikan dalam melihat perjalanan Purbaya selama menjabat.
Menurut Djayadi, sejumlah pernyataan dan pola komunikasi Purbaya dinilai kerap memunculkan respons negatif dari pasar maupun pemangku kepentingan lainnya.
Persoalan tersebut menjadi penting karena Menteri Keuangan memiliki posisi strategis dalam menjaga kepercayaan pasar terhadap kebijakan ekonomi dan fiskal pemerintah.
Namun demikian, penilaian mengenai gaya komunikasi tersebut merupakan analisis pengamat, bukan alasan resmi yang disampaikan pemerintah sebagai penyebab pencopotan Purbaya.
Kebijakan Anggaran Daerah Ikut Disorot
Selain komunikasi, kebijakan fiskal pemerintah pusat juga menjadi perhatian. Salah satu isu yang mencuat adalah persoalan anggaran daerah, termasuk Dana Bagi Hasil atau DBH.
Ketegangan antara pemerintah pusat dan daerah dinilai dapat muncul ketika terjadi pengetatan maupun perubahan alokasi anggaran. Menurut Djayadi, persoalan fiskal daerah membutuhkan penyesuaian alokasi agar berbagai kepentingan dapat berjalan secara seimbang.
Isu tersebut semakin menarik perhatian karena hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.
Suahasil Nazara Dipilih untuk Memperkuat Stabilitas Fiskal
Pengganti Purbaya, Suahasil Nazara, bukan sosok baru di Kementerian Keuangan. Ia telah lama berkecimpung di sektor fiskal dan sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan.
Presiden Prabowo memberikan mandat kepada Suahasil untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN sekaligus mendukung program-program prioritas pemerintah.
Latar belakang Suahasil sebagai ekonom dan akademisi serta pengalamannya di Kementerian Keuangan dinilai menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan fiskal ke depan.
Suahasil Pastikan Kebijakan APBN Tetap Berjalan
Setelah dilantik, Suahasil menegaskan pergantian Menteri Keuangan tidak otomatis berarti perubahan total terhadap arah kebijakan APBN.
Ia menyatakan pekerjaan yang sudah berjalan akan tetap dilanjutkan dengan tujuan menjaga pengelolaan keuangan negara tetap sehat dan kredibel.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin menjaga kesinambungan kebijakan sekaligus memberikan kepastian kepada pelaku pasar di tengah pergantian mendadak di posisi Menteri Keuangan.
Pencopotan Purbaya Jadi Sorotan Pasar
Pergantian Purbaya berlangsung ketika pemerintah menghadapi tantangan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan mendorong pertumbuhan ekonomi dan disiplin fiskal.
Sejumlah laporan internasional juga menyoroti kekhawatiran investor terhadap ketidakpastian kebijakan serta kondisi fiskal Indonesia. Penunjukan Suahasil kemudian dipandang sebagai upaya untuk memperkuat kembali kredibilitas pengelolaan keuangan negara.
Dengan demikian, kontroversi komunikasi dan gesekan terkait kebijakan anggaran memang menjadi sorotan selama masa jabatan Purbaya. Namun, hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pemerintah yang menyatakan bahwa faktor tersebut secara langsung menjadi alasan pencopotannya.
Kini perhatian publik beralih kepada Suahasil Nazara dan bagaimana ia akan menjaga stabilitas APBN, kepercayaan pasar, serta menjalankan agenda ekonomi pemerintahan Prabowo-Gibran.(Rhz2797)
