Persoalan anak tidak sekolah (ATS) masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan data per 8 Oktober 2026, sebanyak 508.615 anak di wilayah tersebut masih tercatat belum mengakses pendidikan, meski jumlahnya telah berkurang lebih dari 138 ribu anak.
Pemprov Jawa Barat menargetkan persoalan anak tidak sekolah dapat dituntaskan pada 2029. Untuk mencapai sasaran tersebut, pemerintah memperkuat koordinasi lintas instansi, pendataan hingga tingkat desa, serta upaya mengembalikan anak-anak ke jalur pendidikan sesuai kebutuhan mereka.
Berdasarkan data dashboard Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, jumlah anak tidak sekolah di Jawa Barat telah menurun sebanyak 138.989 anak atau sekitar 21,46 persen dibandingkan angka awal.
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto, mengatakan capaian tersebut melampaui target penurunan yang ditetapkan untuk 2025.
"Kita bersyukur karena target kita di 2025 sampai hari ini bisa menurunkan angka anak tidak sekolah di Provinsi Jawa Barat melebihi target," ujar Purwanto, Selasa (13/10/2026).
Informasi Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jawa Barat menyebutkan, jumlah anak tidak sekolah yang semula berada di kisaran 600.000 kini tersisa 508.615 anak. Mereka tersebar pada berbagai jenjang pendidikan, mulai dari PAUD hingga SMA.
Sementara itu, data berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) mencatat sekitar 420.000 anak berusia 7–18 tahun tidak bersekolah. Perbedaan angka tersebut berkaitan dengan sumber data dan cakupan pendataan yang digunakan.
Pangandaran Catat Penurunan Anak Tidak Sekolah hingga 56 Persen
Penurunan angka anak tidak sekolah mulai terlihat di sejumlah kabupaten dan kota di Jawa Barat. Kabupaten Pangandaran mencatat penurunan tertinggi dalam data yang disampaikan, yakni sebesar 56 persen.
Di posisi berikutnya, Kabupaten Ciamis mencatat penurunan sebesar 42,68 persen, sedangkan Kota Tasikmalaya mengalami penurunan mencapai 37,36 persen.
Capaian tersebut menjadi modal bagi Pemprov Jabar untuk mempercepat penanganan di daerah lain. Meski demikian, pemerintah masih perlu memastikan bahwa penurunan angka dalam pendataan benar-benar sejalan dengan meningkatnya akses pendidikan bagi anak-anak.
Purwanto menegaskan, upaya mengurangi jumlah anak tidak sekolah membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari Kementerian Agama, dinas pendidikan kabupaten dan kota, BBPMP, hingga unsur masyarakat.
Menurutnya, kolaborasi diperlukan agar penanganan tidak berhenti pada pendataan, tetapi berlanjut pada langkah konkret untuk membantu anak kembali memperoleh pendidikan.
Aplikasi Sada Jabar Digunakan untuk Melacak Anak Tidak Sekolah
Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan sistem pendataan melalui aplikasi Sada Jabar yang dikembangkan Dinas Komunikasi dan Informatika.
Aplikasi tersebut memungkinkan pemantauan data anak tidak sekolah berdasarkan nama dan alamat, hingga tingkat RT, RW, dan desa. Dengan data yang lebih terperinci, petugas diharapkan dapat mendatangi keluarga secara langsung untuk mengetahui penyebab anak tidak bersekolah.
Pendekatan tersebut dinilai penting karena setiap anak bisa menghadapi kendala yang berbeda, mulai dari persoalan ekonomi, keterbatasan akses pendidikan, hingga kondisi keluarga.
Setelah kendala teridentifikasi, anak-anak akan diarahkan ke jalur pendidikan yang sesuai. Pilihannya meliputi sekolah formal, SMA Terbuka (Smater), maupun program pendidikan kesetaraan.
Melalui skema tersebut, pemerintah berharap anak-anak yang sempat meninggalkan pendidikan tetap memiliki kesempatan untuk melanjutkan pembelajaran tanpa harus terpaku pada satu jalur pendidikan saja.
Pemprov Jabar Tegaskan Orang Tua Tidak Boleh Dibebani Biaya
Selain memperkuat pendataan, Pemprov Jawa Barat menegaskan bahwa persoalan biaya tidak boleh menjadi beban tambahan bagi orang tua yang ingin menyekolahkan kembali anaknya.
Herman menyatakan dukungan pembiayaan disiapkan melalui anggaran pemerintah, termasuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sesuai ketentuan yang berlaku.
"Untuk pembiayaan, kita back up semuanya dari dana BOS. Jangan membebani orang tua. Jika masih ada kepala sekolah atau pengelola pendidikan yang membebani warga untuk mengatasi anak tidak sekolah, laporkan ke saya," ungkap Herman.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa upaya mengembalikan anak ke bangku sekolah harus dibarengi dengan akses pendidikan yang terjangkau bagi keluarga.
Pemerintah juga mendorong aparat dan petugas terkait untuk aktif menjangkau masyarakat, bukan sekadar menunggu keluarga datang mengurus pendaftaran pendidikan.
Penanganan ATS Bakal Dievaluasi hingga Tingkat Daerah
Untuk memastikan program berjalan efektif, Herman berencana membuka dashboard pemantauan agar perkembangan penanganan anak tidak sekolah di setiap daerah dapat diketahui dan diawasi.
Melalui sistem tersebut, pemerintah provinsi dapat melihat wilayah yang mengalami kemajuan maupun daerah yang masih menghadapi hambatan dalam menurunkan angka ATS.
Evaluasi akan dilakukan terhadap daerah yang tidak menunjukkan perkembangan berarti, termasuk meninjau kinerja kepala dinas pendidikan setempat.
"Semua dashboard sistem pemantauan akan saya buka agar semua bisa memonitor progress di masing-masing daerah. Kalau ada daerah yang angka ATS-nya mandek, kita akan evaluasi langsung kinerja Kepala Dinas Pendidikan," pungkasnya.
Dengan jumlah anak tidak sekolah yang masih mencapai lebih dari setengah juta, target penuntasan pada 2029 menjadi tantangan besar bagi Pemprov Jawa Barat. Keberhasilan program tersebut akan bergantung pada ketepatan data, efektivitas bantuan, koordinasi lintas instansi, serta kemampuan pemerintah memastikan setiap anak memperoleh kesempatan untuk kembali belajar.(Rhz2797)
