Pemanggilan delapan petinggi perusahaan kelapa sawit Indonesia oleh sejumlah pejabat Singapura terkait dugaan penyebab kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi perhatian publik. Meski persoalan kabut asap lintas negara kembali mencuat, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani memastikan langkah tersebut tidak akan mengganggu hubungan investasi antara kedua negara.
Rosan menilai komunikasi dan koordinasi yang dilakukan pemerintah Singapura merupakan bagian dari upaya bersama untuk mengatasi persoalan lingkungan, khususnya kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi menimbulkan kabut asap hingga melintasi batas negara.
Ia optimistis hubungan kerja sama Indonesia dan Singapura, termasuk dalam bidang investasi, tetap berjalan positif meskipun terdapat perkembangan terkait penyelidikan perusahaan sawit.
"Kalau kita melihatnya ini kan untuk satu hal yang positif ya semuanya, kepentingan yang sama untuk supaya hal-hal seperti karhutla dan yang lain bisa terselesaikan dengan baik, menurut saya seperti itu saja," kata Rosan, dikutip dari detikFinance, Kamis (29/10/2026).
Rosan Pastikan Investasi Singapura Tetap Terbuka
Rosan menegaskan bahwa isu pemanggilan petinggi perusahaan sawit tidak serta-merta memengaruhi komitmen investasi Singapura di Indonesia.
Ia mengungkapkan bahwa dirinya telah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan. Dalam pertemuan tersebut, komitmen untuk melanjutkan investasi dan memperkuat hubungan bilateral disebut tetap terbuka.
Menurut Rosan, kedua negara justru memiliki kesempatan untuk meningkatkan koordinasi agar berbagai persoalan yang muncul dapat diselesaikan melalui komunikasi dan kerja sama.
Ia juga berharap iklim investasi Indonesia semakin baik melalui penguatan hubungan dengan negara tetangga, termasuk Singapura yang selama ini menjadi salah satu mitra penting dalam investasi.
"Kebetulan saya kan kemarin juga bertemu dengan Menteri Luar Negeri Singapura (Vivian Balakrishnan) dan menyampaikan bahwa komitmen untuk, baik itu investasi maupun hal-hal lainnya itu tetap siap, tetap terbuka. Kita juga akan lebih memperkuat lagi dalam rangka koordinasi, kerja sama agar peningkatan, baik dari mungkin dalam konteks saya iklim investasi ini bisa makin meningkat," sambungnya.
Indonesia Terbuka Terima Masukan dari Singapura
Selain memastikan hubungan investasi tetap terjaga, Rosan menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia terbuka terhadap berbagai masukan dari pemerintah Singapura.
Menurutnya, komunikasi dua arah diperlukan agar kedua negara dapat menemukan langkah bersama dalam menangani persoalan yang berkaitan dengan kepentingan regional.
Rosan juga menilai kerja sama lintas negara perlu terus diperkuat, terutama dalam menghadapi persoalan lingkungan yang dampaknya tidak hanya dirasakan satu negara.
Ia berharap Indonesia dan Singapura dapat saling memberikan masukan serta membangun kolaborasi yang lebih erat ke depannya.
"Saya pun terbuka berbicara untuk mendapatkan masukan, feedback juga dari pihak mereka. Dari kita pun memberikan masukan juga, apa yang kita bisa kolaborasikan bersama agar kepentingan dari baik Indonesia dan negara tetangga-tetangga ini bisa lebih erat dan meningkat ke depan," imbuh Rosan.
Tiga Menteri Singapura Panggil Delapan Bos Perusahaan Sawit RI
Sebelumnya, pemerintah Singapura mengambil langkah dengan memanggil delapan petinggi perusahaan sawit yang memiliki keterkaitan dengan Indonesia.
Pemanggilan tersebut dilakukan oleh tiga pejabat senior Singapura, yakni Wakil Perdana Menteri Gan Kim Yong, Menteri Dalam Negeri K. Shanmugam, serta Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Grace Fu.
Pertemuan itu turut dihadiri Penasihat Senior Davinder Singh serta sejumlah pejabat dari Kejaksaan Agung Singapura, Badan Lingkungan Hidup Nasional (NEA), dan Kementerian Hukum.
Delapan perusahaan yang perwakilannya menghadiri pertemuan tersebut adalah:
- Bumitama Agri.
- First Resources.
- Golden Agri-Resources.
- Indofood Agri Resources.
- Kencana Agri.
- TSH Resources.
- Wilmar International.
- Sinar Mas Group.
Berdasarkan laporan media Singapura, CNA, pertemuan tersebut berlangsung kurang dari 30 menit. Dalam kesempatan itu, para perwakilan perusahaan disebut menyatakan kesediaan untuk bekerja sama sepenuhnya dalam proses penyelidikan yang dilakukan pemerintah Singapura.
Pemanggilan tersebut berkaitan dengan dugaan keterlibatan aktivitas perusahaan dalam persoalan kebakaran hutan dan lahan yang berkontribusi terhadap kabut asap lintas negara.
Singapura Siapkan Aturan Lebih Ketat soal Kabut Asap
Tidak hanya melakukan pemanggilan terhadap para petinggi perusahaan, pemerintah Singapura juga berencana memperkuat landasan hukum untuk menangani persoalan kabut asap lintas batas.
Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Singapura, Grace Fu, menyampaikan rencana pengajuan amendemen terhadap Undang-Undang Polusi Kabut Asap Lintas Batas atau Transboundary Haze Pollution Act pada sidang parlemen mendatang.
Perubahan aturan tersebut ditujukan untuk memberikan kekuatan hukum terhadap proses penilaian dan penyelidikan yang dilakukan pemerintah Singapura.
Melalui amendemen itu, perusahaan yang menolak menunjuk penilai atau tidak memberikan kerja sama secara penuh dalam proses penyelidikan berpotensi dianggap melakukan pelanggaran hukum.
Grace Fu menegaskan bahwa langkah tersebut diperlukan untuk melindungi kesehatan masyarakat Singapura dari dampak pencemaran udara akibat kabut asap lintas negara.
"Saya akan mengajukan amendemen terhadap Undang-Undang Polusi Kabut Asap Lintas Batas pada sidang parlemen berikutnya untuk memberikan kekuatan hukum pada kerangka kerja ini. Perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan tersebut akan dianggap melakukan pelanggaran. Kami akan menggunakan wewenang kami untuk melindungi kesehatan masyarakat Singapura," ujar Grace Fu.
Isu Karhutla Jadi Perhatian dalam Hubungan Indonesia-Singapura
Pemanggilan delapan petinggi perusahaan sawit Indonesia menunjukkan bahwa persoalan kabut asap lintas negara masih menjadi perhatian serius pemerintah Singapura.
Di sisi lain, pemerintah Indonesia melalui Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani berupaya memastikan perkembangan tersebut tidak mengganggu hubungan ekonomi kedua negara.
Penguatan komunikasi, koordinasi, serta kerja sama dalam penanganan persoalan lingkungan dinilai menjadi langkah penting agar kepentingan kedua negara tetap terjaga.
Dengan demikian, pemerintah Indonesia berharap persoalan karhutla dapat ditangani melalui kolaborasi yang lebih erat, tanpa menghambat peluang investasi dan hubungan ekonomi dengan Singapura.(Rhz2797)
