Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) memperpanjang status Siaga Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) hingga 30 November 2026. Keputusan ini diambil untuk memastikan penanganan kebakaran tetap berjalan di tengah kondisi cuaca yang belum sepenuhnya mendukung pemadaman.
Sebelumnya, status siaga darurat karhutla di Kalimantan Selatan dijadwalkan berakhir pada Sabtu, 31 Oktober 2026. Namun, pemerintah daerah memutuskan memperpanjang masa siaga setelah mempertimbangkan arahan gubernur, koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta prediksi cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel, Ronny Eka Saputra, mengatakan perpanjangan status tersebut diperlukan untuk mendukung upaya pengendalian karhutla yang masih berlangsung di sejumlah wilayah.
Menurut Ronny, berdasarkan prediksi BMKG yang menjadi pertimbangan pemerintah daerah, hujan diperkirakan baru mulai muncul secara lebih signifikan pada minggu ketiga November.
Pemerintah berharap kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan dapat dikendalikan sepenuhnya sebelum masa siaga darurat berakhir pada 30 November mendatang.
Banjarbaru hingga Banjar Masuk Wilayah Prioritas Pemadaman
Di tengah perpanjangan status siaga darurat, BPBD Kalsel masih memusatkan penanganan karhutla di sejumlah kawasan yang dinilai strategis. Prioritas utama diarahkan ke wilayah Ring 1, meliputi Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala (Batola), serta sebagian wilayah Kabupaten Tanah Laut (Tala).
Penentuan wilayah prioritas ini menjadi bagian dari strategi penanganan kebakaran agar sumber daya dan personel dapat dikerahkan secara efektif. Upaya pemadaman dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi kebakaran, kebutuhan di lapangan, serta akses terhadap lokasi terdampak.
Selain kawasan tersebut, pemerintah daerah memberikan perhatian khusus terhadap Bandara Internasional Syamsudin Noor di Banjarbaru. Infrastruktur penerbangan ini memiliki peran penting karena menjadi basis operasional satuan tugas (satgas) udara dalam penanganan karhutla.
Keberadaan bandara sangat mendukung mobilisasi personel dan pelaksanaan operasi pemadaman dari udara. Karena itu, gangguan operasional bandara berpotensi memengaruhi kelancaran penanganan kebakaran di sejumlah titik.
Operasi Water Bombing dan Modifikasi Cuaca Bergantung pada Bandara
Ronny menjelaskan, Bandara Internasional Syamsudin Noor memiliki peran strategis dalam mendukung operasi udara untuk mengatasi karhutla di Kalimantan Selatan.
Jika operasional bandara terganggu, aktivitas satgas udara juga dapat terhambat. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi pelaksanaan water bombing, yaitu metode pemadaman dengan menjatuhkan air dari helikopter atau pesawat ke area yang terbakar.
Selain pemadaman melalui udara, operasi modifikasi cuaca (OMC) juga menjadi bagian dari upaya penanganan karhutla yang perlu didukung oleh kesiapan operasional dan kondisi cuaca yang memungkinkan.
Oleh karena itu, menjaga kelancaran operasional bandara menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah selama penanganan karhutla masih berlangsung.
Berdasarkan laporan penanganan karhutla yang dirujuk dari situs Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 28 Oktober 2026, volume air yang telah digunakan untuk pemadaman melalui operasi udara di Kalimantan Selatan mencapai 828.500 liter.
Sementara itu, luas lahan yang ditangani melalui jalur udara tercatat mencapai 17,5 hektare. Data tersebut menunjukkan bahwa operasi pemadaman udara menjadi salah satu komponen penting dalam penanganan kebakaran di wilayah tersebut.
Jumlah Hotspot Karhutla Kalsel Turun Tajam Setelah Hujan
Kabar baik datang dari perkembangan titik panas atau hotspot di Kalimantan Selatan. Setelah hujan mengguyur sejumlah wilayah, jumlah hotspot yang terdeteksi mengalami penurunan signifikan dibandingkan kondisi beberapa hari sebelumnya.
Data BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Syamsudin Noor pada 28 Oktober 2026 mencatat terdapat lima titik panas di Kalimantan Selatan. Dua titik terdeteksi di Kecamatan Kelumpang Utara, Kabupaten Kotabaru, sedangkan tiga titik lainnya berada di Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin.
Kelima titik tersebut tercatat memiliki tingkat kepercayaan sedang. Meski jumlahnya telah menurun, pemantauan tetap diperlukan untuk memastikan tidak terjadi peningkatan aktivitas kebakaran di wilayah yang terdampak.
Sebagai perbandingan, BMKG mencatat sebanyak 1.226 hotspot di Kalimantan Selatan pada 24 Oktober 2026. Sehari kemudian, jumlah tersebut turun menjadi 362 titik.
Penurunan ini menunjukkan perubahan yang cukup besar dalam waktu singkat. Hujan yang mengguyur sejumlah wilayah diduga turut membantu menekan kemunculan titik panas, meskipun penurunan angka hotspot tidak serta-merta berarti seluruh kebakaran telah padam.
Data Sipongi Juga Menunjukkan Penurunan Titik Panas
Tren penurunan hotspot juga terlihat dalam data Sistem Pemantauan Karhutla atau Sipongi. Berdasarkan angka yang tercantum pada materi laporan, akumulasi deteksi titik panas dari beberapa satelit mencapai 492 pada periode 24–25 Oktober 2026.
Pada periode 26–28 Oktober 2026, jumlah tersebut tercatat turun menjadi 145 titik. Penurunan ini menunjukkan berkurangnya deteksi hotspot dalam periode pengamatan berikutnya.
Meski demikian, angka dari BMKG dan Sipongi perlu dibaca sesuai sumber, periode pengamatan, serta metode pemantauan masing-masing. Perbedaan jumlah titik panas antarsistem dapat dipengaruhi oleh cakupan pengamatan, waktu pengambilan data, dan satelit yang digunakan.
Hotspot sendiri merupakan indikasi awal adanya anomali panas yang dapat berkaitan dengan kebakaran. Data tersebut berguna untuk membantu petugas menentukan lokasi yang perlu diperiksa lebih lanjut, tetapi tidak selalu menunjukkan jumlah kejadian kebakaran yang telah terkonfirmasi.
Karena itu, penurunan jumlah hotspot tetap perlu diikuti pemantauan lapangan dan upaya pemadaman terhadap titik api yang masih aktif.
Pemda Berharap Karhutla Tuntas Sebelum 30 November 2026
Perpanjangan status Siaga Darurat Karhutla hingga 30 November 2026 memberikan waktu tambahan bagi pemerintah daerah dan petugas gabungan untuk melanjutkan penanganan kebakaran di Kalimantan Selatan.
Prioritas pemadaman di wilayah Ring 1, dukungan operasi udara, serta pemantauan titik panas menjadi bagian dari langkah yang perlu terus dilakukan selama ancaman karhutla belum sepenuhnya berakhir.
Penurunan jumlah hotspot setelah hujan menjadi perkembangan positif. Namun, kondisi tersebut belum cukup untuk memastikan risiko kebakaran telah hilang, terutama jika sejumlah wilayah masih mengalami cuaca kering.
Pemerintah daerah berharap kondisi cuaca semakin mendukung agar kebakaran dapat dikendalikan sebelum masa siaga darurat berakhir. Sementara itu, koordinasi antarlembaga dan kesiapan sarana pemadaman tetap dibutuhkan untuk mengantisipasi munculnya titik api baru.
Dengan status siaga darurat yang diperpanjang, penanganan karhutla di Kalimantan Selatan diharapkan dapat berlangsung lebih optimal, sekaligus mengurangi dampak kebakaran terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, dan aktivitas warga.(Rhz2797)
