Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil tindakan tegas menyusul kasus keracunan yang menimpa ratusan penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bogor dan Cirebon, Jawa Barat. Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terkait dengan kasus tersebut dicopot, sementara tenaga ahli gizi dan ahli keuangan diberhentikan.
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengungkapkan bahwa dugaan kelalaian dalam pengadaan bahan makanan menjadi salah satu fokus pemeriksaan. BGN menduga dapur penyedia MBG menggunakan makanan yang sudah matang atau bahan olahan siap pakai tanpa proses pengawasan yang memadai.
Sudaryono menyampaikan penyesalannya atas insiden yang membahayakan kesehatan para penerima manfaat program tersebut. Ia mengatakan tim investigasi telah diterjunkan untuk mengusut kejadian di Bogor, termasuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan unsur aparat setempat.
"Terkait kasus kejadian menonjol di Bogor dan beberapa tempat sebelumnya, jujur saja, saya sedih dan menyesalkan adanya kejadian tersebut. Terkait kasus Bogor, kami sudah kirim tim dan saya sudah berkoordinasi dengan Bupati, Kapolres, dan Dandim di Bogor," kata Sudaryono di kantor Kementerian Dalam Negeri, Senin (28/10/2026).
BGN Soroti Pembelian Bahan Makanan Siap Saji
Sudaryono menjelaskan, salah satu dugaan penyebab keracunan MBG di Bogor dan Cirebon adalah penggunaan bahan makanan yang sudah diolah sebelum diterima oleh dapur penyedia.
Di Cirebon, dapur diduga membeli telur puyuh yang telah direbus dan dikupas. Sementara itu, di Bogor, bahan yang disorot adalah bumbu kacang sate yang diduga dibeli dalam kondisi sudah jadi.
Menurut Sudaryono, penggunaan bahan makanan siap saji menyulitkan pengawasan terhadap proses pengolahan, kebersihan, serta waktu penyimpanan. Akibatnya, keamanan makanan yang diberikan kepada para siswa dan penerima manfaat lainnya tidak dapat dipastikan secara optimal.
"Dugaan di Cirebon dan Bogor adalah dapur membeli bahan makanan barang jadi, bukan bahan mentah. Di Cirebon, mereka beli telur puyuh yang sudah matang dan terkelupas. Kita tidak bisa mengontrol kapan direbusnya, dikupasnya, kebersihannya, dan sebagainya," ujarnya.
Ia menambahkan, dugaan serupa ditemukan dalam kasus di Bogor yang berkaitan dengan pembelian bumbu kacang siap pakai. Namun, penyebab pasti keracunan masih harus dipastikan melalui proses investigasi dan pemeriksaan lebih lanjut.
Kepala SPPG Dicopot, Ahli Gizi dan Ahli Keuangan Dipecat
Sebagai tindak lanjut, BGN telah mengirimkan tim investigasi untuk memeriksa dapur yang terlibat. Pemeriksaan juga mencakup rekaman kamera pengawas atau CCTV guna menelusuri proses pengadaan, pengolahan, hingga distribusi makanan.
Sudaryono mengatakan kepala dapur terkait telah dicopot dari jabatannya. Selain itu, tenaga ahli gizi dan ahli keuangan juga diberhentikan, sedangkan operasional dapur dihentikan sementara untuk kepentingan pemeriksaan.
Ia menegaskan bahwa BGN tidak akan memberikan toleransi apabila ditemukan kelalaian yang membahayakan keselamatan penerima manfaat MBG.
Menurut Sudaryono, sanksi lebih berat, termasuk penutupan permanen, dapat diberlakukan apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran serius yang memenuhi dasar untuk tindakan tersebut.
Pernyataan itu menjadi sinyal bahwa pengawasan terhadap SPPG akan diperketat, terutama terkait standar keamanan pangan dan tanggung jawab pengelola dapur.
Ratusan Orang Diduga Keracunan Menu MBG di Cirebon dan Bogor
Kasus keracunan MBG di Cirebon sebelumnya dilaporkan menimpa 426 orang. Para korban kemudian mendapatkan penanganan medis setelah mengalami gangguan kesehatan usai menyantap makanan dari program tersebut.
Insiden serupa juga terjadi di Kabupaten Bogor. Dalam kasus di wilayah Cisarua, sebanyak 120 orang dilaporkan harus mendapatkan perawatan medis akibat dugaan keracunan setelah mengonsumsi menu MBG.
Selain itu, kejadian keracunan juga dilaporkan di wilayah Dramaga. Jika mengacu pada data yang disampaikan dalam laporan tersebut, total korban dari dua kejadian di Bogor mencapai 481 orang.
Besarnya jumlah korban membuat persoalan keamanan makanan dalam program MBG kembali menjadi perhatian. Pengawasan terhadap kualitas bahan baku, proses memasak, penyimpanan, hingga distribusi makanan menjadi aspek penting untuk mencegah kejadian serupa terulang.
BGN Tegaskan MBG Harus Menyehatkan, Bukan Membahayakan
Sudaryono menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis harus dijalankan sesuai tujuan utamanya, yakni membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah.
Karena itu, seluruh pihak yang terlibat dalam penyediaan makanan diminta menjalankan prosedur keamanan pangan secara disiplin. Kelalaian dalam pengelolaan makanan dinilai tidak dapat dianggap sebagai persoalan sepele karena berpotensi berdampak langsung terhadap kesehatan dan keselamatan penerima manfaat.
"Sekali lagi, saya tidak ingin main-main dengan urusan nyawa dan kesehatan. MBG ini Makanan Bergizi Gratis, jadi harus menyehatkan, bukan bikin orang sakit," tegasnya.
Investigasi atas kasus di Bogor dan Cirebon diharapkan dapat mengungkap penyebab keracunan sekaligus memastikan pihak yang bertanggung jawab. Hasil pemeriksaan juga akan menjadi dasar untuk menentukan langkah lanjutan terhadap dapur penyedia MBG yang terbukti melanggar ketentuan.(Rhz2797)
