Badan Gizi Nasional (BGN) kembali memperluas jangkauan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mengaktifkan 480 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara serentak di 16 provinsi pada Jumat, 2 Oktober 2026.
Aktivasi tersebut diprioritaskan untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi. Langkah ini menjadi bagian dari upaya BGN agar pelaksanaan MBG dapat menjangkau masyarakat yang dinilai membutuhkan layanan tersebut.
Moratorium Aktivasi SPPG Dihentikan
Kepala BGN Sudaryono mengatakan pengaktifan 480 SPPG sekaligus menandai berlanjutnya proses aktivasi dapur MBG yang sebelumnya mengalami moratorium.
Menurut Sudaryono, dengan dimulainya kembali aktivasi tersebut, kebijakan moratorium pembukaan dapur SPPG dinyatakan tidak lagi berlaku.
Ia menjelaskan masih terdapat sejumlah dapur yang telah memenuhi persyaratan dan siap beroperasi. Namun, dapur-dapur tersebut berada di wilayah yang membutuhkan perluasan layanan MBG, terutama kawasan 3T dan daerah dengan persoalan stunting yang tinggi.
480 SPPG Tersebar di 16 Provinsi
Dari total 480 SPPG yang diaktifkan, sebanyak 211 SPPG merupakan mitra mandiri, sedangkan 269 SPPG termasuk SPPG terpencil.
Aktivasi tersebut mencakup 16 provinsi, yakni Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua, Papua Barat Daya, Papua Barat, Maluku Utara, Maluku, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
BGN sebelumnya menyatakan aktivasi dilakukan di 116 kabupaten/kota di wilayah Indonesia bagian timur. Penentuan SPPG yang diaktifkan dilakukan berdasarkan sistem dan database BGN dengan mempertimbangkan kebutuhan serta kesiapan masing-masing dapur.
Jumlah SPPG MBG Sudah Capai 27.022 Dapur
Sudaryono mengungkapkan bahwa hingga 2 Oktober 2026 terdapat 27.022 dapur SPPG yang telah beroperasi di seluruh Indonesia.
Meski jumlah tersebut terus bertambah, BGN masih menemukan dapur-dapur yang sudah siap beroperasi di wilayah yang membutuhkan pelaksanaan MBG. Karena itu, aktivasi 480 SPPG di 16 provinsi disebut sebagai langkah awal untuk melanjutkan ekspansi program.
"Kurang lebih dua bulan saya menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Saat ini sudah berjalan 27.022 dapur yang beroperasi di seluruh Indonesia," ujar Sudaryono dalam kegiatan peresmian SPPG di Takalar, Sulawesi Selatan, Jumat (2/10/2026).
480 SPPG Tidak Langsung Beroperasi Penuh
Meski telah diaktivasi, 480 SPPG tersebut tidak serta-merta langsung menyalurkan makanan kepada penerima manfaat pada hari yang sama.
BGN masih harus menyelesaikan sejumlah tahapan, termasuk pelatihan bagi penjamah makanan, pendataan penerima manfaat, serta penetapan jumlah penerima manfaat secara bertahap sesuai kesiapan masing-masing dapur.
BGN memperkirakan SPPG yang diaktivasi pada 2 Oktober 2026 dapat mulai beroperasi sekitar tiga hingga empat minggu setelah aktivasi.
Perluasan MBG Akan Dilanjutkan
Sudaryono menegaskan aktivasi 480 SPPG bukan merupakan tahap akhir perluasan program MBG. BGN berencana terus membuka dapur baru secara bertahap di sejumlah wilayah lain dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan kesiapan SPPG.
Wilayah yang menjadi perhatian berikutnya mencakup Kalimantan, Bali, Sumatera, serta daerah yang memiliki prevalensi stunting tinggi. Perluasan juga diarahkan ke daerah yang mungkin tidak masuk kategori pelosok, tetapi memiliki anak-anak yang membutuhkan program MBG.
Menurut Sudaryono, BGN menerima banyak masukan dari berbagai pihak terkait kebutuhan perluasan program tersebut. Aspirasi tersebut berasal dari mitra, pengelola SPPG, kader yang bekerja di dapur, hingga sekolah yang menginginkan pelaksanaan MBG tersedia di daerah mereka.
Aktivasi SPPG Harus Sesuai Sistem BGN
BGN juga menegaskan bahwa proses pemilihan dan aktivasi SPPG dilakukan berdasarkan sistem serta database internal lembaga. BGN tidak memberikan kewenangan kepada asosiasi atau individu untuk menawarkan jasa pengurusan aktivasi SPPG.
Masyarakat dan calon mitra diminta berhati-hati apabila ada pihak yang mengatasnamakan BGN dan menawarkan bantuan untuk mempercepat proses aktivasi, terlebih jika disertai permintaan pungutan.
Dengan aktivasi 480 SPPG baru tersebut, BGN kini melanjutkan ekspansi MBG dengan fokus pada wilayah 3T dan daerah dengan kebutuhan penanganan stunting yang tinggi. BGN menyebut langkah ini sebagai awal dari rangkaian perluasan layanan yang akan dilakukan secara bertahap di berbagai daerah Indonesia.(Rhz2797)
