Operasi Patuh Jaya 2026 resmi dimulai pada Senin (26/10/2026). Polda Metro Jaya mengerahkan 2.938 personel gabungan untuk meningkatkan kedisiplinan pengendara sekaligus menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukumnya.
Operasi yang berlangsung selama 14 hari hingga 8 November 2026 ini menyasar sejumlah pelanggaran yang berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan. Pengendara sepeda motor tanpa helm berstandar nasional Indonesia (SNI), pengemudi yang tidak mengenakan sabuk pengaman, hingga pelaku lawan arus menjadi perhatian petugas.
Pelaksanaan Operasi Patuh Jaya 2026 diawali dengan apel gelar pasukan di Lapangan Presisi Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya. Apel tersebut dipimpin Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Dadang Hartanto.
2.938 Personel Gabungan Dikerahkan Selama Operasi
Dalam amanatnya, Dadang menjelaskan bahwa Operasi Patuh Jaya 2026 mengusung tema “Polisi Bersama Masyarakat Mewujudkan Lalu Lintas yang Tertib, Aman, dan Berkeselamatan”.
Menurutnya, upaya menciptakan ketertiban lalu lintas tidak bisa hanya mengandalkan kepolisian. Keterlibatan masyarakat dan sinergi lintas instansi diperlukan agar kesadaran mematuhi aturan tumbuh dalam kehidupan sehari-hari.
Sebanyak 2.938 personel gabungan dilibatkan dalam operasi tahun ini. Rinciannya terdiri atas 2.798 anggota Polri, 80 personel TNI, 30 petugas Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, serta 30 personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Ribuan personel tersebut akan menjalankan tugas pengawasan, edukasi, serta penegakan aturan lalu lintas selama operasi berlangsung.
Ini 7 Pelanggaran yang Menjadi Sasaran Operasi Patuh Jaya 2026
Pengendara perlu memperhatikan sejumlah aturan yang menjadi prioritas penindakan selama Operasi Patuh Jaya 2026. Berikut tujuh jenis pelanggaran yang menjadi perhatian petugas:
- Tidak menggunakan helm SNI. Pengendara sepeda motor yang tidak memakai helm berstandar SNI menjadi salah satu sasaran utama operasi.
- Tidak mengenakan sabuk pengaman. Pengemudi mobil diwajibkan menggunakan sabuk keselamatan selama berkendara.
- Menggunakan ponsel saat berkendara. Aktivitas menggunakan telepon genggam yang mengganggu konsentrasi pengemudi menjadi perhatian petugas.
- Melanggar rambu atau marka jalan. Pengguna jalan yang mengabaikan rambu lalu lintas maupun marka jalan dapat dikenai penindakan sesuai ketentuan.
- Menerobos lampu merah. Tindakan melanggar lampu lalu lintas berisiko menimbulkan kecelakaan dan membahayakan pengguna jalan lainnya.
- Melebihi batas kecepatan. Pengendara yang melaju melampaui batas kecepatan yang berlaku menjadi sasaran pengawasan.
- Melawan arus. Berkendara berlawanan dengan arah lalu lintas yang ditetapkan menjadi salah satu pelanggaran prioritas dalam operasi ini.
Kapolda Metro Jaya menegaskan bahwa penanganan pelanggaran tersebut perlu dilakukan secara terukur. Penegakan aturan diharapkan tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga mendorong perubahan perilaku pengendara agar lebih mengutamakan keselamatan.
Polisi Diminta Petakan Lokasi Rawan Kecelakaan
Selain melakukan penindakan terhadap pelanggar, Dadang menginstruksikan jajarannya untuk memetakan titik rawan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.
Pemetaan tersebut harus disertai identifikasi penyebab utama permasalahan. Faktor yang perlu diperiksa antara lain kondisi jalan yang rusak, minimnya penerangan, kurangnya rambu peringatan, hingga lemahnya pengawasan di lokasi tertentu.
Dengan mengetahui akar masalah, petugas diharapkan dapat menentukan langkah penanganan yang lebih tepat. Pendekatan ini juga bertujuan agar operasi tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi turut mencegah terjadinya pelanggaran dan kecelakaan berulang.
Dadang juga meminta petugas mendata pelanggar yang masih berstatus pelajar, termasuk identitas, alamat tempat tinggal, dan asal sekolah. Pendataan tersebut diperlukan untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi pelanggaran.
Ia menekankan pentingnya pendekatan humanis dalam proses tersebut. Misalnya, petugas perlu mencari tahu apakah pelanggaran terjadi akibat keterbatasan ekonomi untuk membeli helm atau karena rendahnya kesadaran terhadap keselamatan berlalu lintas.
Penindakan Wajib Direkam untuk Menjaga Transparansi
Dalam pelaksanaan Operasi Patuh Jaya 2026, Dadang meminta seluruh personel bertindak tegas, profesional, dan humanis sesuai ketentuan yang berlaku.
Setiap tindakan penegakan hukum, termasuk pemberian teguran, wajib didokumentasikan dalam bentuk video. Rekaman dapat menggunakan kamera tubuh atau bodycam maupun telepon genggam sesuai arahan pelaksanaan operasi.
Dokumentasi tersebut berfungsi sebagai bahan pengawasan, evaluasi, dan pertanggungjawaban atas tindakan petugas di lapangan.
Selain itu, pengawasan melekat oleh personel Provost juga ditekankan untuk memastikan anggota menjalankan tugas secara disiplin dan tidak melakukan penyimpangan. Langkah ini diharapkan menjaga profesionalisme serta kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian.
Operasi Patuh Jaya 2026 Diharapkan Tingkatkan Kesadaran Pengendara
Polda Metro Jaya menargetkan Operasi Patuh Jaya 2026 mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas secara nyata, terutama di wilayah yang dinilai memiliki tingkat pelanggaran tinggi.
Dadang meminta jajarannya menetapkan target berdasarkan wilayah sasaran agar hasil pelaksanaan operasi dapat diukur dan dievaluasi. Dengan demikian, efektivitas kegiatan tidak hanya dilihat dari jumlah penindakan, tetapi juga dari perubahan perilaku pengguna jalan.
Masyarakat diimbau mematuhi rambu lalu lintas, menggunakan perlengkapan keselamatan, menjaga konsentrasi saat berkendara, serta menghindari tindakan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain.
Operasi Patuh Jaya 2026 berlangsung hingga 8 November mendatang. Kepatuhan terhadap aturan diharapkan menjadi kebiasaan sehari-hari, bukan sekadar dilakukan ketika ada petugas di jalan.(Rhz2797)
