Posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia mencapai US$459,3 miliar pada Agustus 2026. Bank Indonesia (BI) mencatat angka tersebut tumbuh 5,6 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy), terutama dipengaruhi kenaikan utang pemerintah dan bank sentral di tengah penurunan utang sektor swasta.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa perkembangan utang luar negeri nasional masih berkaitan dengan dinamika pembiayaan pemerintah dan sektor swasta.
Dalam keterangannya pada Kamis (15/10/2026), Denny menyampaikan bahwa peningkatan utang sektor publik menjadi faktor utama yang memengaruhi perkembangan posisi ULN Indonesia selama periode tersebut.
Meski mengalami kenaikan, BI menyatakan struktur utang luar negeri Indonesia masih berada dalam kondisi sehat. Hal ini tercermin dari rasio ULN terhadap produk domestik bruto (PDB) yang tercatat sebesar 30,9 persen pada Agustus 2026 serta dominasi utang dengan jangka waktu panjang.
Utang Pemerintah Capai US$220,9 Miliar
BI mencatat posisi utang luar negeri pemerintah pada Agustus 2026 mencapai US$220,9 miliar, meningkat 3,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Kenaikan tersebut terutama dipengaruhi oleh aliran masuk dana ke Surat Berharga Negara (SBN). Perkembangan ini dinilai mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.
Pemerintah, menurut BI, tetap berkomitmen memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu. Pengelolaan utang juga dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, terukur, dan fleksibel agar pembiayaan negara dapat berjalan secara efisien.
Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), utang luar negeri pemerintah diarahkan untuk mendukung pembangunan dan sektor produktif dengan tetap memperhatikan keberlanjutan fiskal.
Berdasarkan sektor ekonomi, pemanfaatan ULN pemerintah mencakup sejumlah bidang penting. Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial memiliki porsi terbesar, yakni 22 persen dari total ULN pemerintah.
Berikutnya, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib mencapai 20,7 persen. Sementara itu, jasa pendidikan menyumbang 16,2 persen, konstruksi 11,4 persen, serta transportasi dan pergudangan sebesar 8,5 persen.
Komposisi tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan luar negeri pemerintah antara lain dialokasikan untuk mendukung pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan berbagai kebutuhan pembangunan nasional.
Utang Bank Sentral Dipengaruhi Kepemilikan SRBI
Selain pemerintah, perkembangan utang luar negeri sektor publik juga dipengaruhi oleh posisi kewajiban bank sentral.
BI menjelaskan, peningkatan ULN bank sentral terutama berkaitan dengan bertambahnya kepemilikan investor nonresiden atau pihak asing atas instrumen moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
Perkembangan tersebut sejalan dengan pelaksanaan operasi moneter yang berorientasi pasar atau pro-market. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian global.
Dinamika arus modal asing dan kondisi pasar keuangan internasional menjadi faktor yang terus diperhatikan dalam pengelolaan moneter, terutama untuk menjaga stabilitas perekonomian domestik.
Utang Swasta Justru Turun Menjadi US$195,6 Miliar
Berbeda dengan sektor publik, utang luar negeri swasta Indonesia mengalami penurunan. Posisi ULN swasta pada Agustus 2026 tercatat sebesar US$195,6 miliar atau mengalami kontraksi 0,8 persen secara tahunan.
Penurunan tersebut dipengaruhi oleh melemahnya utang pada kelompok perusahaan bukan lembaga keuangan atau nonfinancial corporations sebesar 0,8 persen yoy. Sementara itu, utang kelompok lembaga keuangan atau financial corporations turun 0,6 persen yoy.
Berdasarkan sektor ekonomi, utang luar negeri swasta terutama berasal dari industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian.
Keempat sektor tersebut menyumbang 80,5 persen dari keseluruhan ULN swasta. Besarnya porsi ini menunjukkan bahwa aktivitas pembiayaan luar negeri swasta terkonsentrasi pada sejumlah sektor utama perekonomian.
BI Pastikan Struktur Utang Luar Negeri Tetap Sehat
Di tengah kenaikan ULN secara keseluruhan, BI menilai kondisi utang luar negeri Indonesia masih terjaga. Salah satu indikator yang digunakan adalah rasio ULN terhadap PDB sebesar 30,9 persen pada Agustus 2026.
Selain itu, struktur utang Indonesia didominasi oleh pinjaman berjangka panjang, baik pada sektor pemerintah maupun swasta. Komposisi ini menjadi salah satu faktor yang mendukung pengelolaan kewajiban luar negeri secara lebih terukur.
Meski demikian, perkembangan utang tetap perlu dipantau dengan mempertimbangkan kemampuan pembayaran, kondisi nilai tukar, suku bunga global, serta kebutuhan pembiayaan pembangunan.
BI bersama pemerintah terus memperkuat koordinasi untuk memantau perkembangan ULN dan menjaga penerapan prinsip kehati-hatian. Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan pembiayaan luar negeri memberikan manfaat bagi pembangunan tanpa mengabaikan stabilitas ekonomi nasional.
Dengan posisi ULN yang mencapai US$459,3 miliar, pengelolaan utang secara berkelanjutan menjadi penting agar kebutuhan pembiayaan pemerintah dan dunia usaha tetap dapat terpenuhi sekaligus menjaga ketahanan perekonomian Indonesia.(Rhz2797)
