Penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto terus bergulir. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap sejumlah barang bukti yang telah diamankan penyidik, mulai dari telepon genggam, flashdisk, komputer hingga dokumen dan log data penyadapan.
Pengungkapan tersebut disampaikan Suyudi dalam rapat bersama Komisi III DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dalam pemaparannya, Suyudi menyebut penyidik telah menyita sedikitnya 15 unit telepon genggam, tujuh flashdisk, dua iPad, empat unit CPU, sejumlah perangkat PC dan laptop, serta satu modem.
Selain perangkat elektronik, polisi juga mengamankan dokumen dan log data yang diduga berkaitan dengan aktivitas penyadapan.
"Adapun barang bukti yang telah disita meliputi 15 unit telepon genggam, 7 flashdisk, 2 iPad, 4 unit CPU, PC, Laptop, 1 modem serta dokumen dan log data penyadapan," kata Suyudi di hadapan anggota Komisi III DPR.
Barang bukti tersebut menjadi bagian penting dalam proses penyidikan untuk mengungkap dugaan keterlibatan sejumlah pihak, termasuk mantan pejabat tinggi kepolisian.
Kapolri Ungkap Lima Tahapan Dugaan Penyadapan Ilegal
Dalam rapat tersebut, Suyudi juga membeberkan dugaan modus operandi penyadapan ilegal yang disebut melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri.
Berdasarkan hasil penyidikan yang dipaparkan, terdapat lima tahapan yang diduga dilakukan, mulai dari pemberian perintah penyadapan hingga penghapusan data hasil penyadapan.
" Berdasarkan hasil penyidikan, dugaan modus operandi dalam perkara ini terdiri atas lima tahapan, yaitu perintah penyadapan, provisioning, pelaksanaan penyadapan, pelaporan terhadap end user, dan penghapusan data," ujar Suyudi.
Tahapan pertama diduga dimulai dari perintah penyadapan yang berasal dari Jenderal Listyo Sigit kepada Slamet Uliandi.
Perintah tersebut kemudian diteruskan kepada Eko Hadi Santoso dan Ahrie Sonta untuk ditindaklanjuti.
Suyudi menjelaskan bahwa instruksi tersebut diduga disampaikan secara lisan maupun melalui grup WhatsApp. Namun, berdasarkan hasil penyidikan yang dipaparkan, perintah itu tidak disertai surat permohonan penyidik ataupun lampiran laporan polisi.
"Selanjutnya perintah tersebut disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi," jelasnya.
Nomor Target Diduga Dimasukkan ke Sistem LIMS
Tahapan kedua disebut sebagai provisioning, yakni proses memasukkan nomor telepon yang menjadi target penyadapan ke dalam sistem.
Dalam proses ini, tim Technical Supporting Unit (TSU) diduga memasukkan nomor target ke sistem LIMS tanpa terlebih dahulu melakukan verifikasi dan penyaringan terkait keterkaitannya dengan perkara pro justitia.
Suyudi menjelaskan, prosedur verifikasi tersebut menjadi salah satu hal yang disoroti dalam penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal.
Selanjutnya, tahapan ketiga adalah pelaksanaan penyadapan menggunakan sistem PenlinkX atau PLX.
Melalui sistem tersebut, petugas diduga dapat mendengarkan serta mengekspor rekaman hasil penyadapan. Rekaman yang diperoleh kemudian dituangkan dalam bentuk transkripsi.
"Ketiga, pelaksanaan penyadapan. Melalui sistem PenlinkX/PLX, petugas mendengarkan dan mengekspor rekaman hasil penyadapan, kemudian menuangkan ke dalam transkripsi," kata Suyudi.
Hasil Penyadapan Diduga Dilaporkan kepada Listyo Sigit
Setelah proses penyadapan dilakukan, tahapan berikutnya adalah pelaporan hasil penyadapan kepada pihak yang disebut sebagai end user.
Dalam pemaparannya, Suyudi menyebut hasil penyadapan tersebut diduga dilaporkan kepada Listyo Sigit.
Tahapan pelaporan ini menjadi salah satu bagian yang tengah didalami penyidik untuk mengetahui bagaimana informasi hasil penyadapan digunakan dan siapa saja pihak yang memiliki akses terhadap data tersebut.
Tidak berhenti sampai di situ, penyidik juga mengungkap dugaan adanya penghapusan data hasil penyadapan.
Data Penyadapan Diduga Dihapus pada Oktober 2026
Tahapan kelima berkaitan dengan penghapusan data. Suyudi menyebut data hasil penyadapan yang tersimpan dalam sistem LIMS dan PLX diduga dihapus pada Oktober 2026.
Penghapusan tersebut disebut dilakukan atas perintah seseorang berinisial AS dan dilaksanakan oleh tim Technical Supporting Unit (TSU).
"Kelima, penghapusan data. Pada Oktober 2026, data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PLX diduga dihapus atas perintah AS yang dilaksanakan oleh tim TSU," ungkap Suyudi.
Temuan mengenai penghapusan data tersebut menjadi perhatian karena berpotensi berkaitan dengan upaya menghilangkan jejak aktivitas penyadapan yang sedang diselidiki.
Dengan penyitaan berbagai perangkat elektronik, dokumen, serta log data, penyidik diharapkan dapat menelusuri rangkaian aktivitas dalam sistem dan mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Meski demikian, seluruh dugaan keterlibatan pihak-pihak yang disebutkan masih harus dibuktikan melalui proses hukum dan penyidikan lebih lanjut.(Rhz2797)
