Notification

×

Iklan

Iklan

KDM Izinkan Foto Gibran Dicopot dari Kantor Pemprov Jabar, Ini Alasannya!

November 18, 2026 Last Updated 2026-11-18T10:33:47Z

 Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM mempersilakan jajaran pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat untuk menurunkan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.


Pernyataan tersebut disampaikan Dedi saat dimintai tanggapan mengenai pencopotan foto Gibran di sejumlah kantor pemerintahan, Selasa (17/11/2026).


Menurut Dedi, penurunan foto tersebut dapat dilakukan menyusul kabar pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden. Ia menilai tidak ada alasan untuk mempertahankan foto pejabat yang bersangkutan apabila status jabatannya sudah tidak lagi berlaku.


"Karena kan Pak Wapresnya (Gibran) kan sudah mengundurkan diri dan ya di Jabar juga sama, ya diturunin," kata Dedi, sebagaimana dilansir detikJabar.


KDM Persilakan Foto Gibran Diturunkan di Seluruh Kantor Pemerintahan


Dedi menegaskan, kebijakan penurunan foto Gibran tidak hanya berlaku di kantor gubernur atau kantor pemerintahan tingkat provinsi. Menurutnya, pencopotan dapat dilakukan di seluruh kantor pemerintahan yang berada di bawah lingkungan Pemprov Jawa Barat.


Ia berpendapat bahwa setelah pengunduran diri Gibran diterima, posisi Wakil Presiden saat ini menjadi kosong sehingga penyesuaian foto pejabat di kantor pemerintahan dapat dilakukan.


"Di kantor pemerintah diturunin karena kan ya menurut saya sejak mengundurkan diri sudah bisa. Kan sudah mengundurkan diri dan diterima kan posisinya kan hari ini sudah bukan lagi Wapres dan Wapresnya kan kosong. Ya diturunin aja," ujarnya.


Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Dedi tidak mempermasalahkan apabila aparatur pemerintahan di Jawa Barat mengambil langkah untuk menurunkan foto Gibran dari ruang-ruang kantor pemerintahan.


Dedi Mulyadi Minta Pencopotan Tidak Dijadikan Polemik


Meski memberikan izin, Dedi mengingatkan agar proses pencopotan foto Gibran tidak dilakukan secara berlebihan.


Ia meminta seluruh aparatur pemerintahan menjalankan penyesuaian tersebut secara biasa tanpa menjadikannya sebagai tontonan atau bahan polemik di tengah masyarakat.


Menurut Dedi, pencopotan foto merupakan persoalan administratif yang tidak perlu dibesar-besarkan ataupun dipertontonkan kepada publik.


Dengan demikian, jajaran Pemprov Jawa Barat diharapkan dapat menyikapi persoalan tersebut secara sederhana dan tetap menjaga suasana kondusif di lingkungan pemerintahan.


Pernyataan KDM ini turut menjadi perhatian di tengah perkembangan isu pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden. Namun, status hukum pengunduran diri dan proses pengisian jabatan Wakil Presiden tetap harus mengacu pada mekanisme ketatanegaraan yang berlaku.(Rhz2797)