Wacana pemindahan sebagian populasi Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur, mendapat perhatian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).
MUI mengingatkan agar rencana tersebut tidak semata-mata didorong oleh kepentingan ekonomi. Satwa langka yang keberadaannya semakin terancam harus menjadi prioritas perlindungan, bukan justru dikorbankan demi keuntungan finansial.
Ketua MUI Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup, M. Azrul Tanjung, menyampaikan keprihatinannya terhadap kemungkinan pemindahan Badak Jawa apabila hanya berorientasi pada kegiatan ekonomi.
Menurut Azrul, tidak semua potensi alam dan kawasan konservasi harus dimanfaatkan untuk menghasilkan keuntungan. Ada nilai ekologis dan kelestarian lingkungan yang jauh lebih penting untuk dijaga.
"Sangat disayangkan kalau semata-mata pemindahan itu hanya untuk kegiatan ekonomi," ujar Azrul dalam keterangannya, Kamis (19/11/2026).
MUI Ingatkan Fatwa Perlindungan Satwa Langka
Azrul menjelaskan, sikap MUI tersebut sejalan dengan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelestarian Satwa Langka untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem.
Dalam fatwa tersebut, MUI mengharamkan tindakan membunuh, menyakiti, menganiaya, hingga memburu satwa langka yang dapat mengancam kelestariannya.
Karena itu, kawasan konservasi yang menjadi tempat hidup satwa langka harus memperoleh perlindungan khusus. Keberadaan Badak Jawa, menurut Azrul, mempunyai nilai penting bagi keseimbangan ekosistem yang tidak bisa hanya dinilai menggunakan ukuran ekonomi.
Dia juga menegaskan bahwa tidak seluruh kawasan di Indonesia layak dijadikan objek kapitalisasi untuk kepentingan bisnis.
"Jadi tidak semua kawasan yang ada di republik ini bisa dikapitalisasi untuk kegiatan-kegiatan ekonomi ya. Badak ini sesuatu yang sangat berharga walaupun tidak punya nilai ekonomis yang besar," tuturnya.
Ancaman Bencana Jadi Alasan Munculnya Habitat Kedua
Sebelumnya, gagasan pemindahan sebagian populasi Badak Jawa mencuat setelah Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, mengusulkan pembangunan habitat kedua bagi satwa tersebut.
Usulan itu disampaikan dalam forum COP31 di Turki. Gagasan tersebut dilatarbelakangi kekhawatiran terhadap kondisi habitat Badak Jawa yang saat ini masih terkonsentrasi di Taman Nasional Ujung Kulon.
Kawasan tersebut dinilai memiliki sejumlah potensi ancaman bencana alam, seperti gempa bumi, tsunami Selat Sunda, hingga aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau.
Hashim mengingatkan bahwa ketergantungan seluruh populasi Badak Jawa pada satu kawasan berisiko besar terhadap kelangsungan hidup spesies tersebut apabila terjadi bencana berskala besar.
"Di Ujung Kulon, ada suaka badak jawa. Ada masalah baru dengan Gunung Anak Krakatau. Kalau ada tsunami akibat gempa atau letusan gunung, badak jawa kita bisa punah," ujar Hashim.
Pembangunan habitat kedua diharapkan dapat menjadi langkah antisipasi untuk mengurangi risiko kepunahan apabila kawasan Ujung Kulon mengalami bencana.
Pemerintah pusat juga disebut mulai menjajaki kemungkinan kerja sama pendanaan konservasi dengan sejumlah lembaga donor internasional guna mendukung pembentukan populasi baru Badak Jawa di Banyuwangi.
Pemkab Pandeglang Tolak Pemindahan Badak Jawa
Rencana tersebut ternyata tidak sepenuhnya mendapat dukungan dari pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Banten, menyampaikan keberatan terhadap wacana pemindahan sebagian populasi Badak Jawa ke Taman Nasional Alas Purwo.
Wakil Bupati Pandeglang, Iing Andri Supriadi, secara terbuka menyatakan penolakannya. Dia menilai pemindahan satwa endemik tersebut berpotensi menghadapi berbagai kendala, terutama berkaitan dengan kemampuan adaptasi Badak Jawa terhadap lingkungan baru.
Selain persoalan konservasi, Badak Jawa juga memiliki nilai historis dan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Pandeglang.
Selama ini, keberadaan satwa tersebut menjadi salah satu identitas daerah yang melekat dengan kawasan Ujung Kulon.
"Badak Jawa merupakan ikon Kabupaten Pandeglang, sehingga saya secara pribadi menolak rencana pemindahan tersebut karena otomatis kebanggaan daerah kami ikut punah," kata Iing.
Perbedaan pandangan antara pemerintah daerah, MUI, dan pihak yang mendorong pembangunan habitat kedua menunjukkan bahwa rencana konservasi Badak Jawa membutuhkan kajian menyeluruh.
Di satu sisi, habitat alternatif dinilai penting untuk mengantisipasi ancaman kepunahan akibat bencana. Namun, di sisi lain, keselamatan satwa, kemampuan beradaptasi, serta perlindungan habitat alami tetap harus menjadi pertimbangan utama.
Dengan demikian, upaya menyelamatkan Badak Jawa diharapkan tidak hanya berorientasi pada pemindahan lokasi, tetapi juga memastikan keberlangsungan hidup spesies langka tersebut untuk generasi mendatang.(Rhz2797)

