Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah angkat bicara mengenai sosok yang dinilai ideal untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto memiliki kewenangan menentukan figur yang dianggap paling tepat untuk mendampinginya dalam menjalankan pemerintahan.
Said menilai pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong memiliki mekanisme tersendiri sebagaimana diatur dalam konstitusi. Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) wajib menggelar sidang untuk memilih Wakil Presiden baru paling lambat 60 hari setelah posisi tersebut kosong.
Dengan ketentuan tersebut, Said memperkirakan Indonesia akan memiliki Wakil Presiden baru sebelum 12 Januari 2027.
"Itu artinya sebelum 12 Januari 2027 kita sudah pasti memiliki wakil presiden baru. Sesuai konstitusi di atas, presidenlah yang memegang mandat untuk menentukan calon wakil presiden," kata Said dalam keterangannya, Jumat (13/11/2026).
Ia menegaskan bahwa proses pemilihan pengganti Wakil Presiden bukan bagian dari rezim pemilu, melainkan mekanisme dalam sistem pemerintahan.
Artinya, Presiden memiliki ruang untuk mengajukan calon dari berbagai latar belakang, tidak terbatas pada kader partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintah.
Tiga Opsi Calon Pengganti Gibran yang Bisa Dipilih Prabowo
Said Abdullah memaparkan setidaknya ada tiga alternatif yang dapat menjadi pertimbangan Prabowo dalam menentukan calon Wakil Presiden pengganti Gibran.
Opsi pertama adalah memilih figur dari internal koalisi pemerintahan, termasuk kader Partai Gerindra maupun tokoh yang selama ini berada di lingkungan pemerintahan.
Menurut Said, pilihan tersebut memiliki keuntungan dari sisi stabilitas politik. Presiden dinilai dapat lebih mudah menjaga kesamaan arah kebijakan serta meminimalkan risiko munculnya perbedaan kepentingan di dalam pemerintahan.
Selain berasal dari Gerindra, Prabowo juga bisa mempertimbangkan tokoh partai koalisi lainnya.
Said menyebut kekuatan politik di parlemen dan kemampuan teknokrasi menjadi faktor penting yang perlu diperhitungkan sebelum menentukan pilihan.
"Jika Presiden memilih dari internal koalisinya, apalagi dari kader Gerindra sendiri, pastinya presiden tidak akan khawatir terkait risiko-risiko politik, seperti berseberang jalan," tuturnya.
Opsi kedua adalah mengambil figur dari luar koalisi pemerintahan. Langkah ini dinilai dapat menjadi strategi untuk memperluas dukungan politik sekaligus memperkuat persatuan nasional.
Dengan melibatkan tokoh di luar lingkaran koalisi, pemerintah diharapkan mampu membangun komunikasi politik yang lebih luas, baik di DPR maupun di luar parlemen.
"Presiden juga bisa mengambil opsi kedua yakni mengambil sosok dari luar koalisi beliau. Opsi ini diambil dengan pertimbangan kebutuhan membangun persatuan, dan membulatkan dukungan politik baik di DPR maupun luar DPR," ungkap Said.
Sementara opsi ketiga adalah memilih sosok nonpartai atau figur yang tidak memiliki afiliasi politik tertentu.
Kalangan profesional, teknokrat, ulama hingga budayawan disebut dapat menjadi alternatif apabila memiliki kapasitas dan pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan pemerintahan.
Menurut Said, pilihan tersebut sepenuhnya bergantung pada pertimbangan Presiden dalam menentukan figur yang mampu melengkapi kepemimpinan nasional.
Said Abdullah Ungkap Kriteria Wapres Ideal untuk Prabowo
Selain memaparkan tiga alternatif calon, Said Abdullah juga menjelaskan sejumlah kriteria yang menurutnya perlu dimiliki oleh Wakil Presiden pengganti Gibran.
Ia berpandangan bahwa figur ideal sebaiknya berasal dari kelompok politik yang memiliki kekuatan besar di parlemen. Namun, kekuatan politik saja tidak cukup karena calon tersebut juga harus mempunyai kedekatan dan kesamaan visi dengan Presiden.
"Dari ketiga opsi tersebut, idealnya calon wapres dari kelompok politik, tetapi bisa memiliki bonding penuh dengan presiden. Bisa memahami karakter presiden, dan menempatkan sekaligus tahu diri sebagai wapres," kata Said.
Said juga menekankan pentingnya pengalaman dalam pemerintahan. Dengan rekam jejak yang baik, seorang Wakil Presiden diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam membantu Presiden menjalankan berbagai agenda strategis.
Menurutnya, figur yang dipilih harus memiliki kemampuan politik sekaligus kecakapan teknokratis agar dapat membantu menyelesaikan persoalan pemerintahan.
Ia juga mengingatkan agar hubungan Presiden dan Wakil Presiden tetap berjalan harmonis tanpa muncul persaingan kekuasaan.
"Namun satu hal yang sangat penting, meskipun dari kelompok politik, tidak menjadi pesaing, atau matahari kembar kepemimpinan nasional, dan duet ini bisa kembali dalam satu pasangan pada pemilu 2029 agar jejak keberhasilan pembangunan lebih terasa oleh rakyat," terangnya.
Pengganti Gibran Diharapkan Bisa Melengkapi Kepemimpinan Prabowo
Lebih lanjut, Said berharap Wakil Presiden yang nantinya terpilih mampu menjadi mitra strategis bagi Prabowo dalam menghadapi berbagai persoalan nasional.
Menurutnya, Wakil Presiden tidak cukup hanya mendampingi Presiden dalam kegiatan pemerintahan. Figur tersebut juga harus mampu membantu mengidentifikasi persoalan penting, menyusun peta masalah, serta menawarkan solusi untuk jangka pendek maupun menengah.
"Sang wapres mampu melengkapi sisi kepemimpinan nasional, seperti membantu merumuskan peta masalah strategis, sekaligus memberikan way out buat presiden, baik dalam jangka pendek maupun menengah, namun tetap dalam kredo politik presiden," kata Said.
Ia menilai keselarasan antara Presiden dan Wakil Presiden akan membuat pemerintahan lebih fokus dalam menjalankan program pembangunan.
Selain menyelesaikan persoalan mendasar masyarakat, pemerintah juga diharapkan mampu menghadapi berbagai tantangan global yang semakin kompleks.
Said bahkan menilai model kepemimpinan seperti itu menjadi pilihan paling ideal untuk memperkuat arah pembangunan nasional.
Meski telah menyampaikan pandangannya, Said menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan Prabowo Subianto.
Presiden dianggap paling memahami kebutuhan pemerintahan, termasuk menentukan sosok yang mampu mendukung agenda politik dan pembangunan hingga akhir masa jabatan.
"Namun semua itu berpulang ke presiden. Beliaulah yang paling paham apa yang dibutuhkannya. Setidaknya dari perjalanan dua tahun pemerintahan yang beliau pimpin, dan tantangan masalah yang harus diselesaikan ke depan," pungkasnya.
Dengan demikian, siapa pun yang nantinya dipilih sebagai pengganti Gibran tidak hanya dituntut memiliki kekuatan politik, tetapi juga harus mampu menjaga soliditas pemerintahan dan membantu Prabowo menjalankan agenda pembangunan nasional.(Rhz2797)
