Suasana di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, menjadi perhatian setelah anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Yanuar Arif, membentangkan poster berisi pesan politik yang ditujukan kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Aksi tersebut dilakukan setelah rapat paripurna DPR RI ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Selasa (10/11/2026).
Dalam poster yang dibawanya, Yanuar menuliskan kalimat singkat yang cukup mencolok, yakni "MAS GIBRAN MUNDUR ATAU DIMUNDURKAN".
Yanuar menjelaskan, poster tersebut sengaja dibawa sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat. Menurutnya, agenda rapat paripurna tidak menyediakan kesempatan bagi anggota dewan untuk menyampaikan interupsi.
"Ya, karena kan tadi paripurna, anggota tidak ada sesi untuk interupsi. Jadi, ya saya sampaikan sebagai aspirasi dari masyarakat, tentu ya ini bagian dari representasi apa yang dikenal oleh publik," kata Yanuar seusai rapat paripurna.
Ia menilai pesan yang disampaikan melalui poster tersebut sudah cukup jelas dan tidak membutuhkan penjelasan panjang.
Yanuar Akui Ikut Teken Hak Menyatakan Pendapat
Selain membentangkan poster, Yanuar juga mengungkapkan keterlibatannya dalam upaya penggunaan hak konstitusional DPR melalui mekanisme Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Ia mengaku menjadi salah satu anggota DPR yang telah membubuhkan tanda tangan terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Yanuar, tanda tangan tersebut telah diserahkan kepada pimpinan DPR sebagai bagian dari proses yang sedang berjalan.
"Saya sebagai anggota yang diberikan hak konstitusional dalam hak menyatakan pendapat, saya juga sudah tandatangan dan itu kita serahkan ke pimpinan," ujarnya.
Saat ditanya mengenai anggota PKS lainnya yang turut menandatangani usulan tersebut, Yanuar belum bersedia mengungkapkan nama-nama mereka secara terperinci.
Namun, ia memberikan sedikit informasi mengenai posisinya dalam daftar anggota yang telah menandatangani dokumen tersebut.
"Saya yang ke-12, paling bawah," ungkapnya.
Aksi Yanuar membentangkan poster tersebut menambah perhatian terhadap polemik yang melibatkan Gibran Rakabuming Raka. Sementara itu, proses terkait Hak Menyatakan Pendapat masih menjadi bagian dari dinamika politik di lingkungan DPR RI.(Rhz2797)
