Sinyal penolakan Partai Gelora terkait isu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) hendak merapat ke kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diperkirakan karena mereka merasa terancam.
Menurut Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin, kecemasan Partai Gelora jika PKS bergabung dengan koalisi pendukung pemerintahan adalah soal porsi di kabinet.
Penyebabnya adalah PKS lolos ke DPR karena perolehan suaranya melampaui ambang batas parlemen (parliamentary threshold), sementara Gelora sebaliknya.
"Ketika PKS masuk ke koalisi pendukung Prabowo-Gibran yang terancam adalah Partai Gelora, karena PKS punya kekuatan di parlemen sedangkan Partai Gelora kan tidak lolos parlemen," ujar Ujang dalam program Rumah Pemilu seperti dikutip dari Kompas TV, Senin (29/4/2024).
Di sisi lain, Ujang menilai resistensi Gelora disebabkan oleh alasan historis. Sebab sejumlah petinggi Gelora merupakan mantan kader PKS yang pecah kongsi.
Ujang menambahkan, resistensi Partai Gelora terhadap PKS justru tidak terjadi saat PKB dan Partai NasDem menyatakan ingin bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung Prabowo.
Menurutnya, semua partai di KIM bisa menerima PKB dan NasDem untuk ikut mendukung Prabowo-Gibran dalam memimpin pemerintahan selanjutnya.
"Ini artinya partai-partai di KIM punya independensinya sendiri, punya keyakinan, penerimaan ataupun daya tolak sendiri kepada partai yang baru datang dan ingin berkoalisi dengan Prabowo-Gibran," ujar Ujang.
