Industri komponen otomotif di Indonesia tengah menghadapi badai besar. Gabungan Industri Alat Mobil dan Motor (GIAMM) mengonfirmasi terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di sejumlah perusahaan anggota, seiring merosotnya penjualan kendaraan di pasar domestik.
“Benar, beberapa anggota GIAMM ada yang mengurangi jumlah karyawan karena penurunan pasar domestik,” ungkap Sekretaris Jenderal GIAMM, Rachmat Basuki, Selasa (26/8/2025).
Kondisi ini semakin diperburuk dengan derasnya impor mobil listrik utuh atau completely built up (CBU) yang masuk ke Indonesia. Fenomena tersebut membuat permintaan terhadap komponen lokal semakin menyusut.
“Sudah market turun, ditambah banyaknya CBU masuk, baik EV maupun truk. Artinya suplai anggota GIAMM ke pabrikan mobil semakin sedikit,” jelas Basuki.
Berdasarkan data Gaikindo, penjualan mobil wholesales periode Januari–Juli 2025 hanya mencapai 435.390 unit. Angka ini turun 10,1% dibanding periode sama tahun sebelumnya yang mencatat 484.250 unit. Penjualan ritel pun ikut anjlok 10,8% menjadi 453.278 unit, dibanding 508.041 unit pada tujuh bulan pertama 2024.
Sebaliknya, penjualan mobil listrik justru melesat tajam. Sepanjang tujuh bulan pertama 2025, penjualan wholesales mobil listrik murni tembus 42.178 unit, nyaris menyamai total penjualan sepanjang 2024 yang sebesar 43.188 unit. Enam perusahaan tercatat menikmati program insentif impor mobil listrik, yakni BYD, VinFast, Geely, XPeng, GWM, dan PT National Assemblers.
Meski begitu, Basuki menyebutkan belum ada data pasti berapa jumlah karyawan yang terdampak PHK. Informasi yang diterima GIAMM bervariasi, mulai dari 3% hingga 23% karyawan yang terpaksa dirumahkan.
Atas situasi ini, GIAMM berharap pemerintah kembali memberikan stimulus, mirip insentif PPnBM Ditanggung Pemerintah (DTP) yang sempat diberlakukan pada masa pandemi Covid-19. Kebijakan tersebut terbukti mampu mendongkrak penjualan mobil hingga menembus 1 juta unit pada 2022.
“Yang pasti, harapan GIAMM kalau bisa ada insentif yang bisa menaikkan pasar, seperti zaman Covid-19. Pemberian PPnBM-DTP untuk kendaraan dengan TKDN di atas 60% akan sangat membantu supplier otomotif dalam negeri,” pungkas Basuki.[my]
