Indonesia semakin mengukuhkan pengaruhnya di kawasan Asia-Pasifik melalui partisipasi aktif dalam The 13th Asia-Pacific Forum on Sustainable Development (APFSD) 2026 yang digelar di Bangkok, Thailand, pada 24–27 Februari 2026.
Forum regional bergengsi ini menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk menegaskan komitmen terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) sekaligus memperluas diplomasi pembangunan berkelanjutan di tingkat kawasan.
Dipercaya Jadi Vice-Chair APFSD ke-13
Kepercayaan negara-negara Asia-Pasifik terhadap Indonesia tercermin dari penunjukan Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, sebagai Vice-Chair APFSD ke-13 sekaligus anggota Bureau.
Penunjukan tersebut bukan sekadar simbolis. Posisi ini memberikan ruang strategis bagi Indonesia dalam merumuskan rekomendasi kawasan yang nantinya akan dibawa ke forum global.
Delegasi Indonesia dipimpin oleh Kementerian PPN/Bappenas, bersama perwakilan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta KBRI Bangkok.
Akselerasi SDGs Menuju 2030
Dalam forum tersebut, Indonesia membagikan strategi percepatan pencapaian SDGs melalui pendekatan terstruktur, komprehensif, inklusif, dan terukur.
Integrasi SDGs telah dimasukkan ke dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan nasional, termasuk RPJMN 2025–2029. Pendekatan ini dinilai penting agar kebijakan pembangunan selaras dengan target global 2030.
Indonesia juga menekankan pentingnya:
- Koherensi kebijakan lintas sektor
- Pelokalan SDGs hingga tingkat daerah
- Penguatan inovasi dan kewirausahaan
- Perluasan pembiayaan inovatif
- Penguatan kerja sama multilateral
- Soroti Agenda Pembangunan Pasca-2030
Tak hanya fokus pada target 2030, Indonesia juga mendorong diskusi tentang arah pembangunan global pasca-2030.
- Agenda masa depan dinilai harus mencakup:
- Pengurangan ketimpangan multidimensi
- Respons terhadap perubahan demografi
- Tata kelola teknologi
- Penguatan ketahanan iklim
- Stabilitas ekonomi kawasan
Pandangan ini sejalan dengan peringatan dari Executive Secretary United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP), Armida Salsiah Alisjahbana, yang menyoroti risiko melemahnya multilateralisme terhadap kemajuan pembangunan berkelanjutan.
Menurutnya, jaringan kemitraan global, pembiayaan, dan transfer teknologi harus terus diperkuat agar implementasi SDGs tetap berjalan optimal.
Dorongan Kerja Sama Regional dan Global
Presiden United Nations Economic and Social Council (ECOSOC), Lok Bahadur Thapa, turut menekankan pentingnya Pact for the Future sebagai komitmen kolektif memperkuat kolaborasi di bidang ketahanan iklim, konektivitas, perdagangan, dan perlindungan sosial.
Indonesia dalam sesi panel menegaskan bahwa pelaporan kemajuan pembangunan harus menjadi instrumen pengambilan keputusan yang berbasis data. Pemanfaatan data terdisagregasi dan prinsip Leave No One Behind (LNOB) menjadi kunci agar kebijakan lebih tepat sasaran.
Pertemuan Bilateral dengan UNESCAP
Di sela forum, delegasi Indonesia menggelar pertemuan bilateral dengan UNESCAP. Indonesia didorong untuk berperan aktif mengonsolidasikan perspektif kawasan Asia-Pasifik menuju SDGs Summit serta pembahasan agenda pembangunan global pasca-2030.
Langkah ini semakin memperkuat posisi strategis Indonesia menjelang High-Level Political Forum (HLPF) di New York pada Juli 2026, yang menjadi forum global utama peninjauan kemajuan SDGs.
Partisipasi aktif dan posisi strategis yang diperoleh di APFSD 2026 menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya menjadi peserta, tetapi juga aktor kunci dalam diplomasi pembangunan berkelanjutan kawasan Asia-Pasifik.
Dengan peran ini, Indonesia berpeluang memperluas pengaruh global sekaligus memastikan agenda pembangunan nasional tetap selaras dengan komitmen internasional menuju 2030 dan seterusnya.
