Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah terus menjadi sorotan. Setiap dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kini disebut menerima alokasi anggaran rata-rata Rp500 juta per hari. Skema ini menjadi pola baru penyaluran dana oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa 93% anggaran lembaganya disalurkan langsung ke unit-unit SPPG di seluruh Indonesia. Dari total anggaran Rp268 triliun, sekitar Rp240 triliun disebut beredar langsung di daerah, mulai dari Sabang hingga Merauke.
Menurutnya, mekanisme ini berbeda dari pola sebelumnya karena dana tidak lagi disalurkan melalui pemerintah daerah. Seluruh anggaran langsung mengalir ke dapur-dapur MBG sebagai pelaksana layanan pemenuhan gizi.
Rp500 Juta per Hari, Untuk Apa Saja?
Dana Rp500 juta per hari per dapur digunakan untuk berbagai kebutuhan operasional. Anggaran tersebut mencakup pembelian bahan pangan segar seperti beras, sayur, daging, telur, serta biaya distribusi, logistik, hingga operasional tenaga kerja di dapur.
Dengan skema ini, semakin banyak SPPG di suatu wilayah, maka semakin besar pula dana yang berputar di daerah tersebut setiap harinya. Artinya, program MBG bukan hanya menyasar pemenuhan gizi, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi lokal.
Perputaran Dana Tembus Puluhan Triliun
Hingga awal 2026, dana yang telah beredar melalui program ini mencapai sekitar Rp36 triliun. Bahkan, peredaran dana MBG diperkirakan menyentuh Rp62 triliun hingga Maret tahun ini.
BGN menilai, besarnya dana yang langsung dibelanjakan untuk bahan pangan dan kebutuhan operasional memberikan efek domino pada sektor produksi daerah. Produk pertanian, peternakan, hingga perikanan lokal disebut mendapat jaminan serapan karena dibeli langsung untuk kebutuhan dapur MBG.
Nilai Tukar Petani Ikut Terkerek
Dampak ekonomi program ini juga terlihat dari peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP). Data menunjukkan NTP naik hingga 125%, dari sebelumnya berada di kisaran 102%. Kenaikan ini mencerminkan membaiknya daya beli dan pendapatan petani akibat meningkatnya permintaan produk lokal.
Dengan aliran dana triliunan rupiah yang langsung masuk ke sektor riil, program MBG kini tak hanya dipandang sebagai kebijakan pemenuhan gizi, tetapi juga strategi stimulus ekonomi berbasis daerah.
Ke depan, besarnya anggaran dan transparansi pengelolaan dana MBG akan menjadi perhatian publik, mengingat skala perputarannya yang terus meningkat dari waktu ke waktu.
