Suasana Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Jakarta mendadak hening saat Bupati Nias Utara, Amizaro Waruwu, bersujud di ujung podium.
Aksi tersebut terjadi dalam forum resmi yang digelar di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal pada Rabu (25/2/2026). Dalam kesempatan itu, Amizaro ditunjuk sebagai koordinator 30 daerah tertinggal yang diumumkan pemerintah.
Dengan suara bergetar, ia menyampaikan kegelisahan warganya yang masih bergulat dengan kemiskinan dan keterbatasan infrastruktur dasar.
“Kami Sudah 80 Tahun Merdeka”
Di hadapan Menteri Desa PDT Yandri Susanto, Wakil Menteri Ahmad Riza Patria, serta Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Amizaro memaparkan kondisi Kabupaten Nias Utara yang menurutnya masih tertinggal jauh.
Ia menyebut ketimpangan pembangunan masih terasa meski Indonesia telah memasuki usia 80 tahun kemerdekaan. Infrastruktur terbatas, akses ekonomi yang sulit, serta minimnya layanan dasar menjadi tantangan sehari-hari masyarakatnya.
“Kami capek miskin,” menjadi ungkapan emosional yang menggambarkan beban panjang daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).
Minta Akses ke Presiden Prabowo
Dalam forum tersebut, Amizaro secara terbuka memohon agar diberikan akses untuk menyampaikan langsung kondisi daerahnya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Ia berharap pemerintah pusat dapat memberi perhatian lebih konkret terhadap percepatan pembangunan di wilayahnya. Menurutnya, Nias Utara bukan satu-satunya daerah yang menghadapi tantangan berat, tetapi menjadi representasi dari puluhan daerah tertinggal lainnya.
Simbol Keputusasaan dan Harapan
Aksi sujud Amizaro bukan sekadar gestur emosional, melainkan simbol keputusasaan sekaligus harapan. Ia menyatakan mewakili suara masyarakat daerah 3T yang mendambakan perubahan nyata, bukan sekadar janji.
Forum tersebut menjadi pengingat bahwa kesenjangan pembangunan masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah. Kini publik menanti langkah konkret yang akan diambil untuk menjawab jeritan daerah tertinggal.
Peristiwa ini pun viral dan memicu diskusi luas tentang pemerataan pembangunan serta komitmen pemerintah dalam membangun wilayah yang selama ini tertinggal.
