Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan tidak ada praktik monopoli pemasok bahan pangan dalam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu ditegaskan harus memberdayakan pelaku usaha lokal, bukan hanya bergantung pada satu atau dua pemasok tertentu.
Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menyatakan bahan baku pangan untuk dapur SPPG tidak boleh hanya berasal dari segelintir supplier, apalagi jika terafiliasi langsung dengan mitra pelaksana.
Minimal 15 Pemasok di Setiap Dapur MBG
Dalam Rapat Koordinasi bersama Kepala SPPG, Pengawas Keuangan, dan Pengawas Gizi di Surabaya dan Sidoarjo, Nanik menegaskan setiap dapur MBG wajib menggunakan minimal 15 pemasok bahan pangan.
Kebijakan ini bertujuan agar manfaat ekonomi program dapat dirasakan langsung oleh petani, peternak, nelayan kecil, koperasi, hingga pelaku UMKM di sekitar lokasi dapur.
Langkah tersebut juga merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang pelaksanaan program MBG. Dalam aturan tersebut, penyelenggaraan program diprioritaskan menggunakan produk dalam negeri serta melibatkan usaha mikro, usaha kecil, koperasi, hingga BUMDesa.
Masih Ada Dapur Gunakan 1–3 Supplier
Dalam forum tersebut terungkap bahwa masih ada sejumlah SPPG yang hanya menggunakan satu hingga tiga pemasok bahan pangan. Bahkan, dalam beberapa kasus, pasokan tersebut didominasi oleh mitra atau yayasan pelaksana.
Menanggapi temuan itu, BGN langsung memerintahkan Koordinator Wilayah Surabaya dan Sidoarjo untuk melakukan pengecekan langsung ke seluruh SPPG.
BGN menargetkan laporan jumlah supplier di setiap dapur MBG rampung dalam waktu satu minggu. Jika ditemukan pelanggaran atau praktik monopoli, mitra yang terlibat terancam dikenakan sanksi, termasuk penangguhan kerja sama (suspend).
Dorong Ekonomi Lokal Lewat MBG
Program Makan Bergizi Gratis tak hanya bertujuan meningkatkan asupan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen penggerak ekonomi lokal.
Dengan mewajibkan minimal 15 pemasok di setiap dapur, pemerintah berharap roda ekonomi desa dan UMKM dapat berputar lebih merata, sekaligus mencegah dominasi pasokan oleh pihak tertentu.
BGN menegaskan pengawasan akan diperketat demi menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program nasional tersebut.
