Kasus dugaan penyimpangan anggaran dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencuat di Jawa Timur. Seorang pemilik dapur yang berada di bawah naungan yayasan tertentu diduga memotong anggaran makanan siswa dari Rp10.000 menjadi hanya Rp6.500 per porsi.
Temuan ini diungkap oleh Badan Gizi Nasional (BGN) setelah menerima laporan dari dua kepala dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang merasa tertekan oleh pihak yayasan yang menaungi mereka.
Kepala dapur mengadu karena tekanan yayasan
Dua kepala SPPG yang melapor adalah Rizal Zulfikar Fikri dari SPPG Ponorogo Kauman Somorto dan Syafi’i Misbachul Mufid dari SPPG Ponorogo Jambon Krebet. Keduanya bahkan mendatangi Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang, hingga ke Blitar untuk meminta perlindungan.
Menurut mereka, yayasan yang menaungi dapur MBG tersebut terus menekan dan mengintimidasi para pengelola dapur. Pemilik yayasan bahkan disebut-sebut mengaku sebagai cucu seorang menteri untuk menambah tekanan.
BGN menduga yayasan tersebut tidak hanya memotong anggaran makanan, tetapi juga merekayasa pembelian bahan pangan.
Dari anggaran Rp10.000 per porsi yang telah ditetapkan untuk program MBG, yayasan tersebut hanya membelanjakan sekitar Rp6.500. Kondisi ini membuat para kepala dapur terpaksa menutup kekurangan biaya dengan uang pribadi agar makanan yang diberikan kepada siswa tetap layak.
Syafi’i bahkan mengaku merasa kasihan kepada para siswa penerima manfaat program tersebut.
Ancaman hingga intimidasi
Dalam pengakuannya kepada BGN, para kepala dapur juga mengaku sering ditakut-takuti. Mereka disebut diancam akan didatangi polisi atau pengacara jika tidak mengikuti kebijakan yayasan yang memotong anggaran tersebut.
Tak hanya itu, relawan dan sekolah penerima program juga diminta menandatangani dukungan untuk mengganti kedua kepala SPPG tersebut.
Mendengar laporan tersebut, Nanik langsung memerintahkan Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II, Albertus Dony Dewantoro, untuk melakukan inspeksi langsung ke dapur-dapur yang dimaksud.
Menteri yang dicatut membantah
Nanik juga menghubungi menteri yang namanya disebut-sebut oleh pemilik yayasan tersebut. Menteri itu menegaskan tidak memiliki cucu yang menjalankan dapur MBG.
Bahkan, sang menteri mempersilakan BGN untuk menutup dapur tersebut jika ada pihak yang mengaku sebagai keluarganya.
Kondisi dapur dinilai tidak layak
Saat tim BGN melakukan inspeksi, mereka menemukan kondisi dapur yang sangat memprihatinkan. Beberapa fasilitas disebut tidak memenuhi standar operasional program MBG.
Di antaranya lantai dapur yang rusak dan mengelupas, dinding yang kotor dan berjamur, serta ruang pemorsian makanan yang tidak layak. Selain itu, tidak tersedia ruang istirahat yang memadai bagi pekerja dapur.
Tim pengawas juga menemukan instalasi pengolahan air limbah yang tidak memadai dan menimbulkan bau tidak sedap.
Menurut Brigjen Albertus Dony Dewantoro, kondisi tersebut membuat dapur-dapur itu tidak layak untuk melanjutkan operasionalnya dalam program MBG.
Karena itu, BGN memastikan dapur yang berada di bawah yayasan tersebut akan dihentikan operasionalnya hingga ada perbaikan yang signifikan.
