Di sejumlah titik padat seperti kawasan Stasiun Cikini dan Gondangdia, Jakarta, pemandangan anak-anak menjajakan tisu bukan hal baru. Sejak siang hingga menjelang magrib, mereka berjalan dari kendaraan ke kendaraan, menawarkan dagangan dengan harapan mendapat recehan.
Penghasilan mereka bervariasi, mulai dari Rp10.000 hingga Rp30.000 per hari. Nominal itu bagi sebagian keluarga dianggap cukup untuk membantu kebutuhan harian.
Rizky (11), bukan nama sebenarnya, sudah hampir delapan bulan berjualan di sekitar Stasiun Cikini. Ia mulai pukul 14.00 hingga magrib. Jika kondisi ramai, ia bisa membawa pulang Rp30.000. Namun, untuk itu ia harus mengorbankan sekolah.
“Pernah sekolah, tapi enggak lanjut,” ujarnya pelan.
Antara Sekolah dan Setoran
Kisah serupa dialami Yaya (10) dan Vian (9) di kawasan Gondangdia. Keduanya mengaku sudah tidak bersekolah dan memilih berjualan tisu. Dalam sehari, mereka bisa memperoleh Rp20.000 hingga Rp30.000. Sebagian uang disebut harus “disetor”.
Berbeda dengan mereka, Aldi (11) masih mencoba bertahan sekolah. Ia berjualan sepulang sekolah dan biasanya mendapatkan Rp15.000 di hari biasa, lebih banyak saat akhir pekan.
Sementara itu, Bagas (13), warga Johar Baru, sudah berhenti sekolah sejak setahun lalu. Ia turun ke jalan karena faktor ekonomi dan perceraian orangtua. Awalnya hanya ikut teman, lama-lama menjadi rutinitas harian.
Dampak Psikologis: Anak Dipaksa Dewasa Terlalu Cepat
Psikolog anak, Gloria Siagian, menilai kehidupan jalanan membawa lebih banyak dampak negatif bagi perkembangan anak.
Menurutnya, anak-anak yang bekerja di jalan terpapar lingkungan yang belum sesuai usia mereka. Interaksi sosial, potensi kekerasan, hingga perilaku orang dewasa di ruang publik dapat memengaruhi kondisi emosional dan mental.
Pada tahap perkembangan tersebut, anak seharusnya bersekolah dan menikmati masa kanak-kanak. Tanpa pendampingan, mereka berisiko kehilangan motivasi belajar dan mengembangkan pola pikir fatalistis.
Meski begitu, Gloria menekankan bahwa dengan bimbingan yang tepat, sebagian anak dapat membangun resiliensi dan daya juang. Namun, proses itu membutuhkan dukungan keluarga dan lingkungan.
Dugaan Pola Terorganisir
Sosiolog dari Universitas Nasional, Sigit Rohadi, menjelaskan bahwa fenomena anak jalanan tak lepas dari kemiskinan struktural.
Ia menyebut adanya dugaan pola terkoordinasi oleh “bos” yang memobilisasi anak-anak untuk bekerja di jalanan. Setiap anak biasanya diwajibkan menyetor sejumlah uang dari hasil berjualan, mengamen, atau mengelap kendaraan.
Menurutnya, praktik tersebut masuk kategori eksploitasi, terlebih jika anak tidak memiliki kendali atas penghasilannya sendiri.
Upaya Penertiban dan Tantangan di Lapangan
Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat, Agus Aripianto, mengatakan penanganan dilakukan melalui asesmen dan penelusuran keluarga.
Pemerintah berkoordinasi dengan Satpol PP untuk melakukan penjangkauan rutin di titik rawan. Namun, anak-anak kerap menghindari petugas dan kembali beraktivitas setelah situasi dianggap aman.
Penanganan kasus anak jalanan dinilai tidak sederhana karena melibatkan faktor keluarga, ekonomi, hingga lingkungan sosial. Pemerintah menekankan pentingnya kesadaran orangtua agar tidak mengeksploitasi anak demi keuntungan ekonomi.
Realita yang Perlu Solusi Komprehensif
Fenomena anak-anak yang meninggalkan sekolah demi Rp30.000 sehari mencerminkan persoalan sosial yang kompleks di perkotaan. Di satu sisi, mereka berusaha membantu keluarga. Di sisi lain, masa depan pendidikan dan tumbuh kembang mereka terancam.
Tanpa intervensi serius dan berkelanjutan, generasi muda berisiko terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang sulit diputus.
