Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengeluarkan perintah Siaga 1 kepada seluruh jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI). Instruksi tersebut tertuang dalam Telegram Panglima TNI Nomor TR/283/2026 yang ditandatangani Asisten Operasi Panglima TNI Letjen Bobby Rinal Makmun pada 1 Maret 2026.
Perintah ini bertujuan memastikan seluruh kekuatan TNI berada dalam kondisi siap operasional guna mengantisipasi perkembangan situasi keamanan, baik di tingkat internasional, regional, maupun nasional.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen Aulia Dwi Nasrullah membenarkan adanya telegram tersebut. Ia menegaskan bahwa kesiapsiagaan merupakan bagian dari tugas profesional TNI dalam menjaga stabilitas keamanan.
“TNI bertugas secara profesional dan responsif dengan terus memelihara kemampuan dan kekuatan agar selalu siap operasional serta mampu mengantisipasi dinamika lingkungan strategis,” ujar Aulia saat dikonfirmasi, Sabtu (7/3/2026).
Personel dan Alutsista Disiagakan
Dalam telegram tersebut, Panglima TNI memerintahkan Panglima Komando Utama Operasi (Pangkotamaops) untuk menyiagakan seluruh personel dan alat utama sistem persenjataan (alutsista).
Selain itu, TNI juga diminta meningkatkan patroli di berbagai obyek vital strategis dan pusat aktivitas ekonomi, seperti bandara, pelabuhan laut dan sungai, stasiun kereta api, terminal bus, hingga kantor PLN.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan keamanan fasilitas penting tetap terjaga di tengah situasi global yang dinamis.
Pengawasan Udara 24 Jam
Perintah lain dalam telegram tersebut ditujukan kepada Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas). Satuan ini diminta meningkatkan pengawasan dengan melakukan deteksi dini serta pemantauan udara selama 24 jam penuh.
Penguatan sistem pertahanan udara dianggap penting untuk memastikan keamanan wilayah udara Indonesia tetap terjaga dari potensi ancaman.
Pendataan WNI di Negara Konflik
Panglima TNI juga menginstruksikan Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI untuk berkoordinasi dengan para atase pertahanan Indonesia di negara-negara yang terdampak konflik.
Mereka diminta melakukan pendataan serta pemetaan kondisi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di kawasan tersebut. Langkah ini dilakukan dengan koordinasi bersama Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) jika terjadi eskalasi situasi, khususnya di kawasan Timur Tengah.
Patroli Keamanan di Jakarta
Secara khusus, Kodam Jaya juga mendapat instruksi untuk meningkatkan patroli keamanan di sejumlah obyek vital dan kawasan kedutaan besar di Jakarta. Tujuannya adalah menjaga situasi keamanan ibu kota tetap kondusif.
Selain itu, satuan intelijen TNI juga diminta melakukan deteksi dini dan pencegahan terhadap potensi gangguan keamanan, terutama di area strategis dan kawasan diplomatik.
Seluruh badan pelaksana pusat (Balakpus) TNI juga diperintahkan meningkatkan kesiapsiagaan di masing-masing satuan. Setiap perkembangan situasi di lapangan harus segera dilaporkan kepada Panglima TNI.
Dalam telegram tersebut ditegaskan bahwa instruksi ini merupakan perintah resmi yang wajib dilaksanakan oleh seluruh jajaran TNI guna menjaga stabilitas keamanan nasional di tengah dinamika geopolitik global.
