Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi per 18 April 2026 memicu sorotan publik. Banyak masyarakat mengaku terkejut setelah mengetahui harga sejumlah jenis BBM mengalami lonjakan cukup tajam tanpa adanya pemberitahuan resmi sebelumnya dari pemerintah.
Beberapa jenis BBM nonsubsidi seperti Pertamax Turbo, Dexlite, hingga Pertamina Dex mengalami kenaikan signifikan. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran baru, terutama terkait dampaknya terhadap daya beli masyarakat dan potensi kenaikan harga kebutuhan pokok.
Pertamax Turbo kini dijual dengan harga Rp19.400 per liter, naik drastis sebesar Rp6.300 dari harga sebelumnya Rp13.100 per liter. Sementara Dexlite melonjak lebih tinggi menjadi Rp23.600 per liter, atau naik Rp9.400 dari sebelumnya Rp14.200 per liter.
Tidak hanya itu, Pertamina Dex juga mengalami lonjakan serupa. Harga BBM tersebut kini mencapai Rp23.900 per liter dari sebelumnya Rp14.500 per liter, atau naik Rp9.400 per liter.
Minimnya sosialisasi terkait kebijakan ini menjadi perhatian serius sejumlah anggota DPR. Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDIP, Mufti Anam, menilai keputusan tersebut sangat memberatkan masyarakat karena dilakukan secara mendadak tanpa komunikasi yang memadai.
Menurutnya, sebelumnya masyarakat sempat mendapat narasi yang menenangkan bahwa harga BBM tidak akan mengalami kenaikan. Namun kenyataannya, lonjakan harga justru terjadi secara tiba-tiba.
Mufti menyebut kebijakan ini sebagai langkah mundur, mengingat pemerintah sebelumnya dinilai mampu menahan kenaikan harga BBM subsidi meskipun tekanan geopolitik global terhadap harga minyak dunia cukup tinggi.
Ia juga menilai masyarakat telah diberikan harapan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Hal ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap kebijakan energi nasional.
Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR lainnya, Rivqy Abdul Halim, meminta pemerintah memastikan kenaikan BBM nonsubsidi tidak berdampak pada naiknya harga bahan pokok dan kebutuhan penting lainnya.
Menurut Rivqy, stabilitas harga pangan harus tetap menjadi prioritas utama agar daya beli masyarakat tidak semakin tertekan. Ia menilai penyesuaian harga saat ini memang terjadi pada BBM dengan Research Octane Number (RON) tinggi, sehingga dampaknya terhadap harga kebutuhan dasar seharusnya bisa dikendalikan.
Meski demikian, ia mengakui bahwa masyarakat tetap merasakan kenaikan ini sebagai sesuatu yang mendadak. Karena itu, pemerintah diminta lebih terbuka dalam menjelaskan kondisi riil sektor energi nasional.
Transparansi mengenai beban subsidi, ketersediaan BBM, hingga tantangan distribusi dinilai penting agar masyarakat memahami alasan di balik kebijakan tersebut dan tidak menimbulkan keresahan yang lebih luas.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira Adhinegara, menilai kenaikan harga BBM nonsubsidi dapat mendorong kelompok masyarakat menengah atas untuk beralih ke kendaraan listrik atau electric vehicle (EV).
Menurut Bhima, konsumen yang selama ini menggunakan Pertamax Turbo maupun Pertamina Dex memiliki kecenderungan lebih besar untuk mempertimbangkan mobil listrik yang dinilai lebih efisien dan ramah lingkungan.
Namun, bagi masyarakat kelas menengah, keputusan beralih ke kendaraan listrik masih belum mudah. Harga kendaraan listrik yang ikut mengalami penyesuaian akibat gangguan rantai pasok global menjadi salah satu hambatan utama.
Selain itu, berkurangnya insentif pemerintah untuk pembelian kendaraan listrik pada tahun 2026 juga menjadi pertimbangan besar bagi calon konsumen.
Bhima menilai setiap kelompok masyarakat memiliki pola konsumsi yang berbeda terhadap kendaraan listrik. Karena itu, dampak kenaikan BBM terhadap percepatan transisi EV tidak akan terjadi secara merata.
Kenaikan harga BBM non subsidi ini pun menjadi isu yang terus berkembang, terutama karena masyarakat berharap kebijakan energi nasional tetap berpihak pada stabilitas ekonomi dan perlindungan daya beli rakyat.(Rhz2797)
