Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa informasi mengenai High Shareholding Concentration (HSC) atau konsentrasi kepemilikan saham menjadi salah satu faktor utama yang dipertimbangkan Morgan Stanley Capital International (MSCI) dalam menentukan saham Indonesia yang layak masuk ke dalam indeks globalnya.
Langkah ini dinilai menjadi bagian penting dalam meningkatkan transparansi pasar modal Indonesia sekaligus memperkuat kepercayaan investor global terhadap kualitas emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, menjelaskan bahwa pengungkapan data HSC memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai struktur kepemilikan saham suatu perusahaan, khususnya terkait tingkat free float dan likuiditas saham di pasar.
Menurut Hasan, informasi tersebut langsung mendapat respons positif dari MSCI, terutama terhadap saham-saham yang sebelumnya masuk dalam indeks namun kemudian diketahui memiliki konsentrasi kepemilikan yang terlalu tinggi.
“Melalui high shareholder concentration, yang mana ada dua saham yang masuk dalam indeks MSCI, itu langsung direspons positif, dan dinyatakan dimanfaatkan sebagai informasi untuk mengeluarkan saham-saham yang masuk dalam HSC,” ujar Hasan saat ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia, Senin (27/4/2026).
Ia menilai penggunaan data HSC oleh MSCI menjadi bukti bahwa reformasi transparansi yang dilakukan Indonesia mulai mendapat pengakuan di tingkat global. Selain itu, langkah ini juga dinilai akan meningkatkan kualitas indeks karena hanya saham dengan likuiditas yang sehat dan free float memadai yang akan bertahan.
Saat ini, OJK mencatat terdapat sembilan emiten yang masuk dalam kategori High Shareholding Concentration. Dua di antaranya adalah PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) dan PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), yang sebelumnya sempat masuk indeks MSCI namun akhirnya dikeluarkan.
Selain itu, emiten lain yang masuk daftar HSC antara lain PT Abadi Lestari Indonesia Tbk (RLCO) dengan kepemilikan terkonsentrasi sebesar 95,35 persen, PT Rockfields Properti Indonesia (ROCK) sebesar 99,85 persen, serta PT Panca Anugrah Wisesa Tbk (MGLV) sebesar 95,94 persen.
Kemudian terdapat PT Ifishdeco Tbk (IFSH) dengan konsentrasi kepemilikan 99,77 persen, PT Satria Mega Kencana Tbk (SOTS) sebesar 98,35 persen, PT Samator Indo Gas Tbk (AGII) sebesar 97,75 persen, dan PT Lima Dua Lima Tiga Tbk (LUCY) sebesar 95,47 persen.
Tidak hanya itu, OJK bersama BEI dan Self-Regulatory Organization (SRO) juga meningkatkan transparansi melalui klasifikasi data investor yang lebih detail. Jika sebelumnya hanya terdapat sembilan kategori investor, kini diperluas menjadi 39 kategori.
Kebijakan ini bertujuan untuk memudahkan penyedia indeks global seperti MSCI dan FTSE Russell dalam mengidentifikasi kepemilikan publik yang benar-benar memenuhi definisi free float.
Di sisi lain, OJK juga telah menetapkan kebijakan peningkatan batas minimum free float secara bertahap dari sebelumnya 7,5 persen menjadi 15 persen. Kebijakan ini diharapkan dapat memperdalam likuiditas pasar serta meningkatkan daya saing pasar modal Indonesia di mata investor internasional.
Meski demikian, Hasan mengakui bahwa peningkatan transparansi ini berpotensi memicu perubahan komposisi indeks dalam jangka pendek, baik dari sisi bobot saham maupun jumlah emiten yang masuk dalam indeks MSCI maupun FTSE Russell.
“Dengan keterbukaan informasi dan integritas yang kita hadirkan, mungkin dampak jangka pendeknya akan ada semacam rekomposisi dari bobot maupun saham penghuni indeks MSCI atau FTSE Russell,” jelasnya.
Namun, ia menilai pasar sebenarnya sudah mulai mengantisipasi perubahan tersebut, termasuk terhadap gejolak yang sempat terjadi pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
Menurut Hasan, hal ini menjadi sinyal positif bahwa investor mampu menangkap early warning yang diberikan regulator dengan baik, sehingga pasar dapat bergerak lebih sehat dan transparan ke depannya. (Rhz2797)
