Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) mulai menyoroti ketidakseimbangan antara jumlah lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja. Salah satu yang menjadi perhatian serius adalah program studi (prodi) kependidikan atau keguruan yang dinilai mengalami kelebihan pasokan lulusan setiap tahunnya.
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendiktisaintek, Khairul Badri, mengungkapkan bahwa berdasarkan data statistik pendidikan tinggi, program studi ilmu sosial masih mendominasi dengan porsi sekitar 60 persen. Dari jumlah tersebut, prodi kependidikan atau keguruan menjadi yang paling besar menyumbang lulusan.
Menurutnya, setiap tahun perguruan tinggi di Indonesia menghasilkan sekitar 490 ribu lulusan dari jurusan keguruan. Sementara itu, kebutuhan tenaga kerja untuk lulusan bidang tersebut hanya berkisar 20 ribu orang per tahun.
Kondisi ini dinilai menjadi sinyal serius bahwa banyak lulusan yang akhirnya tidak terserap sesuai bidang keahliannya. Hal tersebut juga berpotensi menciptakan pengangguran terdidik jika tidak segera ditangani dengan kebijakan yang tepat.
Badri menjelaskan bahwa salah satu penyebab utama ketimpangan ini adalah pendekatan market driven strategy yang diterapkan banyak perguruan tinggi dalam membuka program studi. Artinya, kampus cenderung membuka jurusan yang dianggap laris diminati calon mahasiswa, bukan berdasarkan kebutuhan jangka panjang pasar kerja.
Ia mencontohkan bahwa situasi serupa juga berpotensi terjadi pada profesi dokter. Jika pembukaan program studi kedokteran terus dilakukan tanpa perhitungan matang, Indonesia diperkirakan bisa mengalami kelebihan pasokan dokter pada tahun 2028.
Bahkan, menurutnya, jika menggunakan standar minimal dari World Bank, tanda-tanda oversupply dokter sudah mulai terlihat. Masalah ini diperparah dengan distribusi tenaga medis yang belum merata di berbagai daerah, sehingga ada wilayah yang kekurangan dokter sementara daerah lain justru berlebih.
Kemendiktisaintek menilai bahwa bonus demografi yang selama ini digaungkan hanya akan menjadi peluang jika pendidikan tinggi mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan pertumbuhan ekonomi masa depan. Jika tidak, maka lulusan perguruan tinggi justru akan sulit terserap dan tidak mampu mendukung target Indonesia menjadi negara maju.
Karena itu, pemerintah mulai mempertimbangkan evaluasi besar-besaran terhadap program studi yang dinilai tidak lagi relevan dengan kebutuhan industri dan pembangunan nasional. Prodi yang terus menghasilkan lulusan berlebih tanpa peluang kerja memadai berpotensi ditutup atau dibatasi kuotanya.
Langkah ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara dunia pendidikan dan dunia kerja, sehingga lulusan perguruan tinggi benar-benar memiliki daya saing dan peluang karier yang lebih jelas di masa depan. (Rhz2797)
