Pemerintah melakukan penyesuaian anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2026. Total anggaran yang sebelumnya dipatok Rp335 triliun kini disesuaikan menjadi Rp268 triliun. Meski mengalami pengurangan cukup besar, pemerintah memastikan kualitas layanan program tetap berjalan optimal bagi masyarakat.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik S. Deyang, mengatakan pihaknya mendukung penuh kebijakan efisiensi anggaran negara yang dilakukan pemerintah.
Menurutnya, langkah tersebut bertujuan untuk membuat penggunaan anggaran menjadi lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak yang lebih besar kepada masyarakat penerima manfaat.
Nanik menjelaskan bahwa penyesuaian anggaran lebih difokuskan pada efisiensi belanja operasional tanpa mengurangi kualitas pelayanan program MBG yang menjadi salah satu program prioritas nasional di bawah pemerintahan Prabowo Subianto.
Pemerintah Klaim Program Tetap Berjalan Maksimal
BGN menegaskan koordinasi dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia tetap berjalan baik guna memastikan keberlanjutan program MBG di seluruh Indonesia.
Menurut Nanik, sinergi antarinstansi menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas program sekaligus memastikan tata kelola anggaran dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Dalam postur APBN 2026, dana Rp268 triliun tersebut akan difokuskan untuk mendukung operasional program MBG melalui jaringan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai daerah.
Hingga 24 Mei 2026, program MBG dilaporkan telah menjangkau sekitar 62,4 juta penerima manfaat dengan dukungan lebih dari 29 ribu SPPG di seluruh Indonesia.
Efisiensi Disebut Bukan Pengurangan Komitmen
BGN menilai kebijakan efisiensi justru menjadi momentum untuk memperkuat pelaksanaan program agar lebih tepat sasaran dan berdaya guna.
Nanik menegaskan bahwa efisiensi bukan berarti pemerintah mengurangi komitmen terhadap program Makan Bergizi Gratis. Sebaliknya, langkah ini disebut sebagai upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan agar manfaat program semakin luas dan berkelanjutan.
Pemerintah juga memastikan pelayanan kepada masyarakat penerima bantuan tetap menjadi prioritas utama meski ada penghematan pada beberapa pos anggaran operasional.
Menkeu Sebut Anggaran Masih Bisa Berubah
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa penyesuaian anggaran dilakukan sebagai bagian dari strategi penataan ulang belanja negara agar lebih efisien.
Ia menyebut angka Rp268 triliun saat ini masih bersifat sementara dan berpotensi mengalami perubahan seiring proses evaluasi dan perhitungan lanjutan yang masih berlangsung.
Pemerintah berharap langkah efisiensi tersebut dapat menjaga stabilitas fiskal negara sekaligus memastikan program-program prioritas nasional tetap berjalan dengan baik di tengah tantangan ekonomi global yang dinamis.(Rhz2797)
