Korupsi selama ini lebih sering dikaitkan dengan kerugian negara, melemahnya ekonomi, dan menurunnya kepercayaan terhadap pemerintah. Namun, sebuah penelitian terbaru menunjukkan bahwa dampak korupsi ternyata bisa jauh lebih luas, termasuk memengaruhi kondisi psikologis dan kesehatan mental masyarakat.
Temuan tersebut diungkap dalam sebuah studi yang diterbitkan pada tahun 2022 dengan judul The Influence of Perceived Government Corruption on Depressive Symptoms with Social Status as a Moderator. Penelitian ini menyoroti hubungan antara persepsi masyarakat terhadap korupsi pemerintah dan munculnya gejala depresi.
Penelitian dilakukan menggunakan data survei China Family Panel Studies (CFPS) tahun 2018 yang melibatkan 14.116 responden berusia 16 hingga 96 tahun. Para peneliti menganalisis bagaimana pandangan masyarakat terhadap tingkat korupsi di pemerintahan dapat memengaruhi kondisi emosional dan psikologis mereka.
Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara persepsi korupsi pemerintah dan meningkatnya gejala depresi. Semakin tinggi tingkat korupsi yang dirasakan masyarakat, semakin besar pula kemungkinan munculnya tekanan psikologis yang berdampak pada kesehatan mental.
Peneliti menemukan bahwa status sosial turut memengaruhi hubungan tersebut. Kelompok masyarakat dengan posisi sosial yang lebih tinggi cenderung memiliki daya tahan yang lebih baik terhadap dampak psikologis akibat persepsi korupsi dibandingkan kelompok dengan status sosial yang lebih rendah.
Selain itu, efek tersebut ditemukan lebih menonjol pada responden yang memiliki tingkat pendidikan mulai dari sekolah menengah pertama hingga perguruan tinggi. Temuan ini menunjukkan bahwa kesadaran terhadap kondisi sosial dan pemerintahan dapat berpengaruh terhadap kondisi psikologis seseorang.
Menurut para peneliti, korupsi dapat memicu berbagai perasaan negatif di tengah masyarakat. Mulai dari hilangnya kepercayaan terhadap institusi publik, munculnya rasa ketidakadilan, hingga perasaan tidak berdaya dalam menghadapi sistem yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat.
Kondisi tersebut dalam jangka panjang berpotensi meningkatkan stres, kecemasan, dan gejala depresi. Ketika masyarakat merasa peluang untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik semakin kecil akibat praktik korupsi, rasa optimisme terhadap masa depan pun dapat menurun.
Penelitian ini memberikan gambaran bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya penting untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan menjaga stabilitas ekonomi. Upaya tersebut juga dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan sosial yang lebih sehat, meningkatkan rasa keadilan, serta memperkuat kesejahteraan psikologis masyarakat.
Para peneliti menilai bahwa memperluas kesempatan mobilitas sosial, meningkatkan transparansi pemerintahan, dan memperkuat upaya pemberantasan korupsi dapat menjadi langkah penting dalam membangun masyarakat yang lebih percaya diri, optimistis, dan sehat secara mental di masa depan.(Rhz2797)
