Kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara pembangunan dapur baru untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat perhatian dari DPR RI. Di tengah upaya efisiensi anggaran dan pembenahan program, muncul usulan agar pemerintah mulai mempertimbangkan model dapur berbasis sekolah sebagai alternatif yang dinilai lebih efektif dan berkelanjutan.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menilai moratorium pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru dapat menjadi kesempatan penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG. Menurutnya, fokus pemerintah sebaiknya tidak hanya pada perluasan jangkauan, tetapi juga pada peningkatan kualitas layanan dan ketepatan sasaran.
Charles mengusulkan agar penyediaan makanan bergizi ke depan dilakukan melalui konsep school-based kitchen atau dapur yang dikelola langsung oleh sekolah. Model ini dianggap lebih dekat dengan penerima manfaat sehingga proses distribusi makanan dapat berjalan lebih efisien.
Selain memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia di lingkungan sekolah, konsep tersebut diyakini mampu menekan biaya logistik dan operasional. Pengawasan terhadap kualitas makanan juga dinilai lebih mudah dilakukan karena melibatkan pihak sekolah secara langsung.
Tak hanya itu, dapur berbasis sekolah dinilai dapat memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program. Sekolah berpotensi menjadi pusat pengawasan, edukasi gizi, hingga pemantauan perkembangan kesehatan peserta didik yang menerima manfaat program MBG.
Menurut Charles, pendekatan ini lebih sesuai dengan tujuan utama Program Makan Bergizi Gratis yang berfokus pada peningkatan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Dengan sistem yang lebih dekat dengan siswa, efektivitas program diharapkan meningkat tanpa harus membebani anggaran negara secara berlebihan.
DPR juga menyambut positif langkah pimpinan baru BGN yang memilih melakukan pembenahan internal dibanding mempercepat pembangunan dapur baru. Kebijakan tersebut dinilai menunjukkan komitmen untuk memastikan program berjalan lebih efektif, efisien, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Penghentian sementara pembangunan dapur baru juga memberikan ruang bagi BGN untuk melakukan evaluasi terhadap berbagai aspek penting, mulai dari tata kelola program, standar operasional prosedur (SOP), kualitas sumber daya manusia, hingga sistem keamanan pangan.
Di sisi lain, kondisi keuangan negara yang masih menghadapi berbagai tantangan menjadi alasan kuat untuk mengedepankan efisiensi. Karena itu, langkah menunda ekspansi dan memprioritaskan perbaikan sistem dianggap sebagai keputusan yang realistis dan bertanggung jawab.
Sebelumnya, Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang mengumumkan bahwa moratorium pembangunan dapur baru merupakan bagian dari strategi efisiensi anggaran Program MBG tahun 2026. Anggaran program tersebut diketahui mengalami penyesuaian dari sebelumnya Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun.
Selain menghentikan sementara pembukaan titik dapur baru, BGN juga berencana melakukan penataan ulang penerima manfaat agar bantuan lebih tepat sasaran. Pemerintah juga akan fokus meningkatkan kualitas dapur yang sudah beroperasi, memperkuat kapasitas sumber daya manusia, serta memastikan layanan makan bergizi tetap menjangkau daerah terpencil.
Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu menjaga keberlangsungan Program Makan Bergizi Gratis sekaligus memastikan penggunaan anggaran negara berjalan lebih optimal di tengah kebutuhan efisiensi yang semakin besar.(Rhz2797)
