Agenda Konsolidasi Nasional Konferensi Republik bertajuk "Jalan Menata Kembali Republik" yang semula dijadwalkan berlangsung di Kampus Universitas Indonesia (UI) Salemba, Jakarta Pusat, pada Minggu (28/6/2026), batal dilaksanakan di lokasi tersebut setelah adanya pembatalan penggunaan tempat.
Akibat perubahan tersebut, panitia memutuskan mengalihkan kegiatan ke format daring dan pertemuan terbatas di sebuah kafe di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, agar agenda diskusi tetap dapat berjalan.
Panitia Sebut Seluruh Persiapan Sudah Rampung
Penyelenggara menyampaikan bahwa seluruh proses administrasi telah dipenuhi sejak 19 Juni 2026. Berbagai persyaratan, mulai dari surat menyurat, koordinasi dengan pihak fakultas, pembayaran biaya penggunaan ruangan, hingga persiapan teknis di lokasi disebut telah selesai dilakukan.
Namun, menjelang pelaksanaan kegiatan, izin penggunaan tempat dibatalkan. Panitia menilai keputusan tersebut terjadi akibat dinamika di luar proses administratif yang sebelumnya telah berjalan.
Meski demikian, penyelenggara memilih tetap melanjutkan kegiatan tanpa memperpanjang polemik mengenai pembatalan lokasi.
Tetap Berjalan, Forum Hasilkan Tiga Keputusan Penting
Walaupun berpindah tempat, forum yang mempertemukan berbagai unsur masyarakat sipil tetap berlangsung selama hampir lima jam.
Dari hasil pembahasan tersebut, peserta menyepakati tiga agenda utama, yaitu penyusunan platform gerakan bersama, pembentukan model organisasi berbasis jejaring, serta pembentukan tim formatur yang bertugas menyusun kepengurusan kolektif dalam waktu dua pekan.
Model organisasi yang dipilih tidak berbentuk struktur hierarkis, melainkan mengedepankan kolaborasi antarindividu maupun komunitas dari berbagai latar belakang.
Platform Gerakan Fokus pada Peran Aktif Warga
Sekretaris Jenderal Konferensi Republik, Yanuar Nugroho, menjelaskan bahwa platform yang dibangun bertujuan memperkuat peran masyarakat sipil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Menurutnya, gerakan tersebut dirancang agar mampu menjadi ruang kolaborasi yang terbuka tanpa membatasi partisipasi melalui struktur organisasi yang kaku.
Ia menegaskan bahwa masyarakat diharapkan dapat menjadi subjek aktif dalam proses pembangunan dan pengambilan kebijakan publik.
Tim Formatur Diisi Tokoh Lintas Bidang
Forum juga menetapkan 20 orang sebagai tim formatur yang akan menyusun rancangan organisasi secara kolektif.
Beberapa nama yang masuk dalam tim tersebut berasal dari berbagai kalangan, mulai dari aktivis, akademisi, profesional, hingga tokoh antikorupsi. Mereka akan bekerja merumuskan arah organisasi sebelum forum berikutnya digelar.
Mahasiswa Nilai Ruang Diskusi Harus Tetap Terbuka
Dukungan terhadap keberlanjutan forum juga datang dari unsur mahasiswa.
Anggota Majelis Wali Amanat (MWA) UI dari unsur mahasiswa, Razan Bayu Rachman, menilai terbatasnya ruang diskusi di lingkungan kampus justru dapat menjadi momentum bagi masyarakat untuk membangun forum-forum dialog yang lebih terbuka di berbagai tempat.
Menurutnya, ruang diskusi yang inklusif penting agar masyarakat dapat bertukar gagasan tanpa sekat dan melibatkan lebih banyak elemen sipil.
Forum Akan Dilanjutkan ke Berbagai Daerah
Ketua Umum Konferensi Republik, Sudirman Said, menyampaikan bahwa kegiatan serupa akan terus dilaksanakan di berbagai daerah secara bergiliran.
Sejumlah wilayah seperti Medan, Bandung, beberapa kota di Sulawesi, hingga Nusa Tenggara Timur disebut telah menyatakan kesiapan menjadi tuan rumah forum berikutnya.
Penyelenggara berharap gerakan ini dapat berkembang secara organik melalui kolaborasi masyarakat sipil di berbagai daerah sebagai wadah untuk berdiskusi mengenai berbagai persoalan kebangsaan dan masa depan Indonesia.(Rhz2797)
