Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah Badan Gizi Nasional (BGN) menemukan adanya pembengkakan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang beroperasi di berbagai daerah. Temuan tersebut memicu evaluasi besar-besaran karena dinilai berpotensi menyebabkan pemborosan anggaran negara dalam jumlah signifikan.
Kepala BGN, Nanik S. Deyang, mengungkapkan bahwa berdasarkan perhitungan kebutuhan penerima manfaat yang mencapai sekitar 63 juta orang, jumlah dapur yang dibutuhkan seharusnya berada di kisaran 21 ribu unit. Namun, data terbaru menunjukkan jumlah dapur yang telah beroperasi mencapai 27.877 titik.
Menurut perhitungan BGN, selisih sekitar 6.877 dapur tersebut berpotensi menimbulkan pembengkakan biaya operasional yang sangat besar. Jika dihitung berdasarkan biaya sewa dapur, potensi pengeluaran tambahan dapat mencapai puluhan miliar rupiah setiap hari dan mendekati Rp1 triliun dalam satu bulan.
Menyikapi kondisi tersebut, BGN memutuskan untuk menghentikan sementara pembangunan dapur baru sambil melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh SPPG yang telah beroperasi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap dapur benar-benar sesuai kebutuhan dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan.
Selain menghentikan ekspansi sementara, BGN juga berencana menata ulang distribusi layanan MBG. Dapur yang dinilai tidak memenuhi petunjuk teknis atau ditemukan melanggar ketentuan akan dievaluasi lebih lanjut. Jika terbukti tidak sesuai aturan, kontrak kerja sama dapat dihentikan.
Evaluasi juga akan mencakup penyaluran program MBG ke berbagai sekolah. Pemerintah berupaya memastikan bantuan gizi tepat sasaran dan tidak terjadi ketimpangan dalam distribusi penerima manfaat.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, turut mengungkap adanya lonjakan jumlah titik dapur MBG yang cukup signifikan. Ia menyebut jumlah dapur yang awalnya diproyeksikan sekitar 21 ribu unit kini melonjak menjadi hampir 28 ribu titik.
Tak hanya itu, di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), jumlah titik SPPG juga mengalami peningkatan yang jauh melampaui perencanaan awal. Dari target sekitar 2.000 titik, jumlah yang ditemukan mencapai lebih dari 8.600 titik.
Pemerintah kini menaruh perhatian serius terhadap temuan tersebut. Dugaan adanya praktik jual beli titik dapur MBG menjadi salah satu aspek yang tengah ditelusuri. Oleh karena itu, evaluasi nasional dilakukan untuk memastikan program unggulan pemenuhan gizi ini berjalan efektif, efisien, dan tidak membebani keuangan negara.
Hasil evaluasi yang sedang berlangsung nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk menentukan langkah lanjutan, termasuk kemungkinan penutupan dapur yang tidak memenuhi syarat serta penyempurnaan tata kelola program MBG di seluruh Indonesia.(Rhz2797)
