Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional 18 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Keputusan ini diambil setelah hasil evaluasi menemukan sejumlah pelanggaran yang dinilai dapat memengaruhi kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Evaluasi yang dilakukan BGN mengungkap berbagai persoalan, mulai dari keterbatasan jumlah pemasok bahan pangan, sarana dan prasarana yang belum memenuhi standar, hingga keterkaitan beberapa dapur dengan kejadian luar biasa (KLB) berupa dugaan keracunan makanan. Temuan tersebut mendorong BGN untuk melakukan penghentian sementara guna memastikan keamanan dan kualitas layanan tetap terjaga.
Koordinator Wilayah BGN Tulungagung, Sabrina Mahardika, menjelaskan bahwa salah satu temuan utama adalah minimnya jumlah supplier yang bekerja sama dengan sejumlah dapur MBG. Berdasarkan hasil pemeriksaan, beberapa SPPG hanya memiliki tiga hingga lima pemasok bahan pangan, jauh di bawah ketentuan minimal yang telah ditetapkan BGN.
Menurut aturan yang berlaku, setiap SPPG diwajibkan memiliki sedikitnya 15 supplier. Kebijakan tersebut dibuat untuk mencegah ketergantungan terhadap pihak tertentu, menjaga persaingan yang sehat, serta memastikan pasokan bahan pangan tetap stabil dan berkualitas.
Minimnya jumlah pemasok memunculkan dugaan adanya praktik monopoli yang berpotensi menguntungkan pihak tertentu. Selain berisiko terhadap kelancaran distribusi bahan baku, kondisi tersebut juga dapat memengaruhi kualitas makanan yang disajikan kepada penerima manfaat program MBG.
Tidak hanya soal pemasok, tim evaluasi juga menemukan beberapa dapur yang belum memenuhi standar sarana dan prasarana. Aspek kebersihan, manajemen operasional, hingga kualitas menu menjadi bagian dari penilaian yang dilakukan dalam proses pengawasan tersebut.
BGN juga memberikan perhatian khusus terhadap SPPG yang diduga terkait dengan kasus keracunan makanan. Untuk mencegah risiko yang lebih besar, evaluasi menyeluruh dilakukan sebelum dapur-dapur tersebut diizinkan kembali beroperasi. Langkah ini dianggap penting demi memastikan keamanan pangan bagi para siswa dan masyarakat yang menerima manfaat dari program MBG.
Meski operasional 18 SPPG dihentikan sementara, BGN memastikan distribusi makanan bergizi kepada penerima manfaat tetap berjalan normal. Layanan dari dapur yang disuspend akan dialihkan ke SPPG lain yang masih memenuhi standar dan beroperasi aktif.
Saat ini belum ada batas waktu pasti terkait penghentian sementara tersebut. Status suspend akan dicabut setelah pengelola menyelesaikan seluruh perbaikan yang diperlukan dan dinyatakan memenuhi standar yang ditetapkan BGN. Semakin cepat pembenahan dilakukan, semakin cepat pula dapur dapat kembali menjalankan layanan.
BGN menegaskan bahwa setiap temuan terkait kekurangan sarana, manajemen operasional, maupun kualitas makanan akan dilaporkan ke tingkat pusat sebagai bahan evaluasi lanjutan. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan sesuai standar keamanan pangan, transparansi pengelolaan, dan tujuan peningkatan gizi masyarakat.
Kasus di Tulungagung menjadi pengingat penting bahwa keberhasilan Program MBG tidak hanya bergantung pada distribusi makanan, tetapi juga pada kualitas pengelolaan dapur, keamanan bahan pangan, serta sistem pengawasan yang ketat agar manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.(Rhz2797)
