Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan tengah menyelesaikan proses audit terhadap tunggakan senilai Rp1,6 triliun yang berkaitan dengan berbagai kegiatan operasional dan pelaksanaan program pemerintah. Pembayaran baru akan dilakukan setelah seluruh tagihan dinyatakan sah dan memenuhi ketentuan yang berlaku.
Kepala BGN, Sudaryono, menjelaskan bahwa nilai Rp1,6 triliun tersebut merupakan tunggakan, bukan utang baru. Saat ini, seluruh dokumen masih dalam proses pemeriksaan oleh auditor untuk memastikan keabsahan setiap tagihan sebelum anggaran dicairkan.
Menurutnya, BGN hanya akan menyelesaikan pembayaran terhadap tagihan yang telah melalui proses verifikasi dan dinyatakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga akuntabilitas serta memastikan penggunaan anggaran negara berjalan secara transparan.
Sudaryono juga menegaskan bahwa keputusan pembayaran tidak akan didasarkan pada permintaan atau arahan pihak tertentu. Seluruh proses tetap mengacu pada hasil audit dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sementara itu, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengungkapkan rincian sejumlah pos anggaran yang masuk dalam tunggakan senilai Rp1,6 triliun tersebut. Nilai terbesar berasal dari belanja modal pembangunan dapur yang didanai APBN, dengan total mencapai sekitar Rp1,04 triliun.
Selain itu, terdapat tunggakan untuk berbagai kebutuhan operasional lainnya, seperti sertifikasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) senilai sekitar Rp111 miliar, bantuan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp100 miliar, serta belanja jasa penyelenggara acara (EO), publikasi, dan kegiatan pendukung lainnya yang mencapai sekitar Rp330 miliar.
Beberapa komponen lain yang juga tercatat dalam daftar tunggakan meliputi pengadaan perlengkapan kerja, jasa konsultasi, honor narasumber, biaya perjalanan dinas, sewa kendaraan operasional, hingga kewajiban kepada Universitas Pertahanan (Unhan) terkait pengiriman barang dan kegiatan operasional.
Secara keseluruhan, total tunggakan yang sedang diverifikasi mencapai sekitar Rp1,609 triliun. BGN menargetkan seluruh kewajiban yang telah dinyatakan valid dapat diselesaikan pada tahun anggaran 2026.
Agustina menyebut sebagian alokasi anggaran masih berada dalam status pemblokiran. Namun, pembayaran terhadap tagihan yang telah lolos proses review dan memenuhi seluruh persyaratan administratif akan segera diproses melalui mekanisme yang berlaku oleh otoritas pengelola anggaran pemerintah.
Melalui proses audit tersebut, BGN berharap seluruh pembayaran dilakukan secara tepat sasaran, transparan, dan sesuai prinsip tata kelola keuangan negara. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga akuntabilitas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis yang saat ini menjadi salah satu program strategis pemerintah.(Rhz2797)
