Komisi IX DPR RI meminta Badan Gizi Nasional (BGN) segera memberikan kepastian terkait moratorium pembangunan dapur baru untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut DPR, kebijakan penghentian sementara tersebut tidak boleh berlangsung terlalu lama karena berdampak pada ribuan mitra yang telah berinvestasi membangun dapur.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, mengatakan pihaknya menerima banyak aspirasi dari para mitra penyelenggara MBG yang telah memperoleh persetujuan resmi bekerja sama dengan BGN. Mereka berharap pemerintah segera menentukan arah kebijakan agar investasi yang telah dikeluarkan tidak sia-sia.
Menurut Yahya, sejak pergantian kepemimpinan di BGN terdapat sejumlah kebijakan baru yang diterapkan, mulai dari moratorium pembangunan dapur baru, penataan ulang sasaran penerima manfaat, hingga efisiensi anggaran. Kebijakan tersebut dinilai perlu disertai kejelasan waktu pelaksanaannya agar tidak menimbulkan ketidakpastian.
Komisi IX DPR sebelumnya juga telah menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama berbagai asosiasi dan konsorsium mitra MBG. Dalam forum tersebut, para mitra meminta agar seluruh pihak diperlakukan secara adil karena kerja sama yang mereka jalankan merupakan kerja sama resmi dengan lembaga BGN, bukan dengan individu tertentu.
Selain telah mengantongi identitas resmi sebagai mitra, banyak di antara mereka yang telah mengeluarkan modal besar untuk membangun fasilitas dapur. Bahkan, sebagian harus mengajukan pinjaman ke bank hingga menjual aset pribadi demi memenuhi persyaratan pembangunan.
Tak hanya biaya pembangunan, para mitra juga masih harus menanggung biaya perawatan bangunan yang telah selesai dibangun sambil menunggu kepastian operasional. Karena itu, DPR menilai investasi masyarakat tersebut patut mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.
Yahya meminta BGN segera menetapkan batas waktu yang jelas terkait moratorium sekaligus melakukan evaluasi terhadap seluruh dapur yang telah dibangun. Menurutnya, perlu dibuat klasifikasi agar dapur yang telah memenuhi persyaratan administratif maupun teknis dapat segera diaktifkan.
Ia menegaskan bahwa dapur yang telah memiliki SPPI dan virtual account seharusnya menjadi prioritas untuk melanjutkan kerja sama. Selain itu, dapur yang sudah selesai dibangun juga dinilai layak diprioritaskan agar tidak terus menganggur.
Komisi IX juga memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan dapur MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Berdasarkan informasi yang diterima DPR, terdapat sekitar 2.000 dapur di kawasan tersebut yang telah rampung dibangun namun belum dapat beroperasi akibat kebijakan moratorium.
Menurut Yahya, percepatan operasional dapur di daerah 3T penting dilakukan agar manfaat Program Makan Bergizi Gratis dapat segera dirasakan masyarakat yang paling membutuhkan.
Sementara itu, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Trenggono, memastikan moratorium pembangunan dapur MBG hanya bersifat sementara. Ia meminta seluruh mitra memberikan waktu kepada BGN untuk melakukan penataan ulang program secara menyeluruh.
BGN saat ini tengah melakukan evaluasi terhadap sekitar 27 ribu Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) yang telah terbentuk di berbagai daerah. Proses tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh pelaksanaan program berjalan sesuai standar dan mampu memberikan layanan secara optimal.
Trenggono menegaskan bahwa evaluasi juga mencakup SPPG di wilayah 3T. Setelah proses penataan selesai, pemerintah akan menentukan langkah lanjutan terkait pembukaan kembali pembangunan maupun operasional dapur MBG.
Dengan adanya permintaan dari DPR serta harapan para mitra, kepastian mengenai masa depan moratorium dapur MBG kini menjadi salah satu isu penting yang dinantikan. Kejelasan kebijakan dinilai akan memberikan kepastian bagi ribuan investor lokal sekaligus mempercepat perluasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di berbagai daerah Indonesia.(Rhz2797)
