Kasus dugaan korupsi anggaran pakan dan perawatan satwa di Kebun Binatang Surabaya (KBS) memicu perhatian serius dari DPR RI. Komisi IV DPR mendesak pemerintah segera melakukan audit menyeluruh terhadap tata kelola seluruh lembaga konservasi di Indonesia agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, menilai dugaan penyalahgunaan anggaran konservasi bukan hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesejahteraan satwa yang menjadi tanggung jawab negara untuk dilindungi.
Menurutnya, dugaan penyelewengan dana pakan dan perawatan berpotensi menyebabkan satwa mengalami kekurangan nutrisi, penurunan kondisi kesehatan, bahkan kematian apabila tidak segera ditangani secara serius.
DPR Minta Aparat Usut Tuntas
Daniel meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan korupsi tersebut hingga seluruh pihak yang bertanggung jawab dapat diproses sesuai ketentuan hukum.
Ia menegaskan bahwa kasus di lembaga konservasi memiliki dampak yang lebih luas karena menyangkut perlindungan satwa dan pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.
Menurutnya, pelaku yang terbukti bersalah harus diberikan sanksi tegas agar menjadi efek jera sekaligus mencegah praktik serupa terjadi di lembaga konservasi lainnya.
Audit Nasional Lembaga Konservasi
Selain proses hukum, DPR juga mendorong pemerintah menjadikan kasus ini sebagai momentum untuk melakukan pembenahan sistem pengelolaan kebun binatang dan lembaga konservasi di seluruh Indonesia.
Daniel mengusulkan dilaksanakannya audit nasional yang tidak hanya berfokus pada laporan keuangan, tetapi juga mencakup kualitas pakan satwa, pelayanan kesehatan veteriner, kondisi kandang, hingga penerapan standar kesejahteraan satwa.
Langkah tersebut dinilai penting agar setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar digunakan sesuai kebutuhan konservasi dan tidak membuka celah penyimpangan.
Dorong Transparansi Anggaran
Komisi IV DPR juga meminta pemerintah membangun sistem pengelolaan anggaran konservasi yang lebih transparan dan akuntabel.
Melalui sistem berbasis kinerja, setiap pengeluaran untuk kebutuhan pakan satwa, layanan medis hewan, pemeliharaan kandang, hingga program konservasi diharapkan dapat dipantau secara lebih efektif oleh pemerintah maupun masyarakat.
Menurut Daniel, reformasi tata kelola menjadi langkah penting untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga konservasi sekaligus memastikan kesejahteraan satwa menjadi prioritas utama.
Satwa Diminta Tetap Terlindungi
Di tengah proses hukum yang sedang berjalan, DPR juga mengingatkan pemerintah agar kebutuhan seluruh satwa di Kebun Binatang Surabaya tetap terpenuhi.
Daniel menegaskan bahwa satwa tidak boleh menjadi korban lanjutan akibat dugaan penyalahgunaan anggaran. Oleh karena itu, kementerian terkait diminta memastikan ketersediaan pakan, layanan kesehatan, serta perawatan harian tetap berjalan sebagaimana mestinya hingga proses hukum selesai.
Kasus dugaan korupsi di Kebun Binatang Surabaya menjadi pengingat penting bahwa pengawasan terhadap lembaga konservasi perlu diperkuat. Selain menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran negara, langkah tersebut juga bertujuan menjamin perlindungan dan kesejahteraan satwa sebagai bagian dari kekayaan hayati Indonesia.(Rhz2797)
