Sidang perdana Tifauzia Tyassuma atau dr Tifa dalam perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), resmi digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis (2/7/2026).
Dalam sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan dakwaan yang menyebut dr Tifa diduga menyebarkan tudingan bahwa ijazah sarjana (S1) milik Jokowi tidak asli melalui berbagai platform media sosial dan sejumlah forum publik. Menurut jaksa, narasi tersebut dinilai telah merugikan nama baik Jokowi.
Berikut lima poin penting yang terungkap dalam sidang perdana tersebut.
1. Jaksa Sebut dr Tifa Menyebarkan Dugaan Fitnah Melalui Media Sosial
Menurut dakwaan, perkara bermula setelah ajudan Jokowi menerima dan mengumpulkan sejumlah unggahan media sosial yang memuat tudingan mengenai keaslian ijazah S1 Jokowi pada Maret 2025.
Jaksa menyatakan terdapat puluhan unggahan yang dianggap menyerang kehormatan Jokowi, termasuk beberapa unggahan yang diduga dibuat oleh dr Tifa. Tudingan tersebut mencakup berbagai klaim mengenai bentuk ijazah, foto wisuda, data alumni Universitas Gadjah Mada (UGM), hingga informasi mengenai dosen pembimbing saat kuliah.
Dalam dakwaannya, jaksa juga menegaskan bahwa UGM telah mengonfirmasi keaslian ijazah Jokowi dan menyatakan dokumen tersebut merupakan ijazah resmi yang diterbitkan kepada yang bersangkutan.
Atas dasar itu, dr Tifa didakwa dengan sejumlah pasal terkait fitnah, pencemaran nama baik, serta ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
2. Jaksa Nilai Jokowi Mengalami Kerugian Imaterial
JPU menyebut tudingan mengenai ijazah palsu telah menimbulkan kerugian imaterial bagi Jokowi.
Dalam dakwaan disebutkan bahwa penyebaran narasi tersebut dianggap mencemarkan nama baik, merendahkan martabat, serta memicu munculnya tuduhan serupa dari berbagai pihak di ruang publik.
Jaksa berpendapat bahwa dampak tersebut memenuhi unsur dugaan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.
3. Tudingan Disebut Disebarkan Lewat X dan Kanal Digital
Jaksa mengungkapkan bahwa dugaan penyebaran informasi tidak hanya dilakukan melalui akun media sosial X, tetapi juga melalui tayangan diskusi di platform digital.
Salah satu unggahan yang menjadi perhatian adalah respons dr Tifa terhadap unggahan yang menampilkan salinan ijazah Jokowi. Dalam unggahan tersebut, dr Tifa kembali mempertanyakan keaslian ijazah dan mendorong agar persoalan tersebut diperiksa oleh lembaga forensik digital internasional.
Selain itu, jaksa juga mengutip pernyataan dr Tifa dalam sebuah program diskusi yang membahas polemik ijazah Jokowi.
Menurut JPU, analisis yang dilakukan terdakwa disebut tidak menggunakan dokumen asli yang diperoleh langsung dari pemilik sah serta tidak melalui proses verifikasi kepada pihak terkait.
4. dr Tifa Menolak Jalur Restorative Justice
Dalam persidangan, majelis hakim menjelaskan bahwa beberapa dakwaan memiliki ancaman pidana di bawah lima tahun sehingga memungkinkan adanya upaya penyelesaian melalui mekanisme restorative justice.
Namun setelah berkonsultasi dengan tim kuasa hukumnya, dr Tifa menyatakan menolak penyelesaian damai.
Ia juga menyampaikan akan menghadapi proses hukum melalui persidangan dan menolak opsi pengakuan bersalah maupun penyelesaian di luar proses pembuktian di pengadilan.
5. Jokowi Disebut Siap Hadir dan Menunjukkan Ijazah Asli
Kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan, menyatakan kliennya siap memenuhi panggilan pengadilan apabila dijadwalkan hadir sebagai saksi.
Menurut Yakup, Jokowi menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan siap menunjukkan ijazah aslinya di hadapan majelis hakim sebagai bagian dari pembuktian di persidangan.
Ia juga menjelaskan bahwa selain ijazah perguruan tinggi, dokumen pendidikan lain disebut turut dipersiapkan apabila diperlukan dalam proses persidangan.
Sidang Akan Berlanjut Pekan Depan
Setelah pembacaan dakwaan, majelis hakim menunda persidangan dan menjadwalkan agenda berikutnya pada pekan depan.
Perkara ini masih memasuki tahap awal sehingga seluruh dalil yang disampaikan dalam dakwaan merupakan tuduhan dari pihak penuntut umum yang akan diuji melalui proses pembuktian di pengadilan. Putusan akhir mengenai perkara tersebut akan ditentukan oleh majelis hakim setelah seluruh rangkaian persidangan selesai.(Rhz2797)
